Washington: Amerika Serikat (AS) mengirimkan pesan diplomatik bernada marah yang menuntut penjelasan segera dari Israel mengenai kekerasan yang baru-baru ini dilakukan oleh para pemukim terhadap warga di desa Qusra, Tepi Barat.
Baca Juga :
Inggris Selidiki Badan Amal yang Danai Permukiman Ilegal Israel di Tepi BaratPara pejabat senior Amerika mempertanyakan kegagalan militer Israel untuk melakukan intervensi. Kekhawatiran Washington Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa para pejabat Amerika menyatakan keterkejutan dalam percakapan baru-baru ini dengan rekan-rekan mereka di Israel mengenai situasi keamanan yang memburuk.
"Para pejabat Amerika mengatakan dalam percakapan dengan rekan-rekan Israel bahwa mereka terkejut dengan insiden tersebut dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi," lapor harian Yedioth Ahronoth, mengutip sumber diplomatik yang mengetahui pembicaraan tersebut, seperti dikutip dari Yeni Safak, Kamis 13 Agustus 2026.
Utusan Washington secara khusus mempertanyakan kendali Tel Aviv atas aparat keamanannya di wilayah pendudukan. Para diplomat AS mendesak otoritas Israel terkait situasi yang tampak seperti runtuhnya ketertiban umum.
"Pihak Amerika mengajukan pertanyaan sulit mengenai apakah terjadi anarki di Israel dan bagaimana mungkin militer tidak mencegah terjadinya bahaya terhadap warga Palestina," tambah surat kabar tersebut, seraya menyoroti meningkatnya frustrasi di Washington atas kekerasan pemukim terhadap warga sipil yang tidak terkendali. Keluarga yang terjebak Para pemukim Israel telah melakukan blokade terhadap dua keluarga Palestina di dalam rumah mereka di Qusra yang terletak di dekat Nablus sejak hari Minggu.
Akibatnya, persediaan kebutuhan warga semakin menipis dan mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan kemanusiaan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengeluarkan seruan mendesak agar pihak berwenang melakukan intervensi dan mengakhiri pengepungan tersebut, yang kini telah memasuki hari keempat tanpa adanya tanda-tanda intervensi militer Israel untuk melindungi warga sipil yang terjebak.




