Jumlah penganggur terdidik dari kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia meningkat. Data Mei 2026 menunjukkan, lebih dari satu juta sarjana di Indonesia berstatus penganggur.
Salah satu faktor yang kerap disebut ialah ketidakselarasan keterampilan (skills mismatch) antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Persoalan ini diperberat oleh terbatasnya penciptaan lapangan kerja di tengah tekanan ekonomi global.
Laporan Quacquarelli Symonds (QS) melalui QS World Future Skills Index 2027, yang memetakan keselarasan sistem pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja, menunjukkan bahwa daya saing ekonomi ditentukan oleh kemampuan menyelaraskan pendidikan tinggi, industri, dan kebijakan publik. Sistem pendidikan tinggi yang kuat tidak otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampaknya sangat bergantung pada seberapa efektif pendidikan dan riset terhubung dengan investasi serta kebutuhan industri.
Karena itu, sistem pendidikan tinggi perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja di era kecerdasan buatan. Tiga tahun setelah perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI), pasar tenaga kerja telah mengalami restrukturisasi. Pertanyaannya, apakah perguruan tinggi, dunia usaha, dan pembuat kebijakan bergerak cukup cepat dan selaras untuk mengantisipasi pengangguran massal, terutama di kalangan anak muda dan kelompok usia yang belum memasuki masa pensiun.
Posisi Indonesia
Dalam QS World Future Skills Index 2027 yang pertama kali diluncurkan pada Juni 2026, Indonesia menempati peringkat ke-32 dari 75 negara dengan skor keseluruhan 73,7. Penilaian didasarkan pada empat indikator, yakni skills alignment (keselarasan keterampilan), academic readiness (kesiapan akademik), future of work (masa depan pekerjaan), dan economic transformation (transformasi ekonomi).
Secara lebih rinci, posisi Indonesia masih relatif lemah dalam kesiapan akademik dengan menempati peringkat ke-42 dan masa depan pekerjaan di peringkat ke-36. Malaysia, misalnya, mencatat peringkat lebih baik daripada Indonesia pada sejumlah indikator, terutama kesiapan akademik yang berada di peringkat ke-12. Namun, secara keseluruhan Malaysia berada di bawah Indonesia karena tertinggal jauh pada indikator masa depan pekerjaan, yakni di peringkat ke-72.
Di Asia Tenggara, Singapura menempati posisi tertinggi dengan berada di peringkat ke-12 dunia, disusul Indonesia (32), Malaysia (36), Filipina (38), Thailand (46), dan Vietnam (52). Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan ini yang masuk dalam 25 besar dunia.
Secara global, Amerika Serikat menempati peringkat pertama, disusul Australia, Inggris, Jerman, dan Kanada. Posisi berikutnya ditempati Korea Selatan, China, Belanda, Spanyol, Swiss, Perancis, Singapura (12), India (13), Swedia, Jepang, Taiwan, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Polandia, Irlandia, Italia, Israel, Turki, dan Austria.
Kelompok 25 besar dunia didominasi negara berpenghasilan tinggi. Namun, sejumlah negara berpendapatan menengah juga mampu bersaing, seperti India yang termasuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) dan Turki yang masuk kelompok berpendapatan menengah atas (upper-middle income).
”Pesan dari hasil tahun ini jelas. Universitas yang kuat, pasar tenaga kerja yang responsif, dan strategi ekonomi jangka panjang harus bekerja sama untuk mempersiapkan lulusan menghadapi dunia kerja yang didukung AI. Jika hal itu terjadi, perekonomian akan lebih siap bersaing dan tumbuh di era AI. Jika tidak, kesenjangan keterampilan akan melebar, pengangguran terselubung meningkat, dan semakin banyak peluang yang hilang,” kata Presiden sekaligus Ketua Dewan QS Quacquarelli Symonds, Nunzio Quacquarelli.
Quacquarelli memaparkan, QS World Future Skills Index 2027 menggabungkan indikator pasokan dan permintaan keterampilan untuk memberikan gambaran lebih utuh tentang kesiapan menghadapi kebutuhan masa depan. Indeks ini membantu pembuat kebijakan, pemimpin perguruan tinggi, dan investor mengidentifikasi tingkat keselarasan sistem, tekanan yang muncul, serta bidang yang paling membutuhkan intervensi. Tujuannya, menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja akibat pertumbuhan ekonomi berbasis AI dengan ketersediaan tenaga kerja terdidik yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan.
Survei Pemberi Kerja Global QS menunjukkan, keterampilan interpersonal tetap menjadi kemampuan yang paling dicari. Namun, kesenjangan keterampilan interpersonal juga tergolong besar, bahkan dalam banyak kasus melampaui kesenjangan keterampilan teknis.
QS World Future Skills Index 2027 juga menunjukkan, sistem pendidikan tinggi masih kesulitan mempersiapkan lulusan menghadapi perubahan cepat di pasar tenaga kerja. Permintaan pemberi kerja terhadap keterampilan interpersonal serta keterampilan terkait AI, digital, dan ekonomi hijau kerap berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan perguruan tinggi untuk merespons.
”Tantangan ini tidak dapat diselesaikan oleh universitas tanpa perubahan yang lebih luas dalam kebijakan pendidikan tinggi, pendanaan, tata kelola kurikulum, kelincahan institusi, serta investasi pemberi kerja dalam pengembangan tenaga kerja dan pembelajaran sepanjang hayat,” kata Quacquarelli.
Temuan utama indeks menunjukkan, kesenjangan keterampilan kritis masih menjadi persoalan. Padahal, keterampilan manusia, terutama kemampuan interpersonal, tetap menjadi kompetensi yang paling dicari pemberi kerja di seluruh dunia.
Selain itu, transformasi besar yang didorong AI di dunia industri tidak diimbangi perubahan dalam skala dan kecepatan yang sama di pendidikan tinggi. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja serta memicu ketidakpuasan pemberi kerja.
Di pasar tenaga kerja, pemanfaatan AI juga menghadirkan risiko sekaligus peluang. Keseimbangan antara pekerjaan yang diperkuat AI dan pekerjaan yang tergantikan oleh otomatisasi akan menentukan daya saing ekonomi dalam jangka panjang. Tidak ada negara yang sepenuhnya kebal terhadap disrupsi AI. Namun, negara dengan perekonomian maju umumnya lebih siap memanfaatkan peluang sekaligus mengurangi dampak pergeseran tenaga kerja.
Di sisi lain, negara dengan perekonomian lebih kecil tetap berpeluang mencatat pertumbuhan tinggi. Kuncinya terletak pada kelincahan dalam menyelaraskan pendidikan, kebijakan, dan industri dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing negara.
Negara yang pasokan keterampilannya melampaui atau mampu mengimbangi permintaan umumnya berinvestasi besar pada pengembangan keterampilan, perguruan tinggi, dan industri masa depan. Investasi tersebut bahkan tetap dilakukan ketika perekonomian mereka belum sepenuhnya mampu menyerap talenta yang tersedia.
Italia menjadi salah satu contoh ketimpangan tersebut. Negara ini mencatat surplus pasokan keterampilan terbesar di antara 25 negara teratas, dengan pasokan lulusan yang kuat tetapi terbatasnya pekerjaan bernilai tinggi. Kondisi tersebut memicu arus keluar talenta, pengangguran terselubung di kalangan lulusan, serta melemahnya pertumbuhan produktivitas. Meski sistem pendidikan tinggi Italia memiliki kekuatan riset yang signifikan, tantangannya adalah menerjemahkan kekuatan tersebut menjadi inovasi industri dan nilai ekonomi.
Merespons Perubahan
Dikutip dari laman UGM, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro mengatakan, mulai semester gasal tahun akademik 2026/2027, UGM menerapkan kurikulum baru untuk menjembatani kebutuhan dunia akademik dan profesional. ”Diharapkan kehadiran kurikulum baru ini dapat relevan untuk kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global,” kata Wening.
Wening menjelaskan, kurikulum baru UGM bertumpu pada empat pilar utama. Pilar pertama ialah integritas, yang diarahkan untuk membentuk karakter akademik mahasiswa berlandaskan nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat.
Kedua, penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk memperkuat daya saing mahasiswa di tingkat internasional. Ketiga, kerja tim untuk mengembangkan kemampuan berkolaborasi secara adaptif dalam menghadapi dinamika organisasi. Keempat, resiliensi untuk membangun ketangguhan mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik maupun profesional.
”Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam tata kelola pendidikan, memastikan setiap mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” ujar Wening.
Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dan kapasitas riset yang besar, tetapi potensi tersebut belum terhubung secara optimal dengan dunia usaha dan industri.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam acara Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 sekaligus peluncuran Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA) di Jakarta, Senin (10/8/2026), mengatakan, Indonesia berpotensi mengembangkan industri berteknologi tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dan kapasitas riset yang besar, tetapi potensi tersebut belum terhubung secara optimal dengan dunia usaha dan industri.
”Yang perlu kita bangun dengan kuat adalah jalan yang menghubungkan penemuan menjadi perusahaan, dan perusahaan berkembang menjadi industri. Sebagai peneliti, kita tahu ada valley of death atau lembah kematian dalam proses tersebut,” ujar Brian.
Brian mengatakan, pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis teknologi maju untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Upaya ini berkaca pada pengalaman sejumlah negara yang berhasil membangun perusahaan teknologi melalui keterhubungan yang kuat antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri.
