Utang pemerintah bertambah seiring realisasi pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 Juni 2026 yang mencapai Rp477,43 triliun.
Selain karena penarikan utang, posisi utang pemerintah dalam rupiah juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pasalnya, sebagian utang pemerintah menggunakan valuta asing (valas).
Pembiayaan utang tersebut dilakukan untuk menutup kebutuhan anggaran negara. Hingga 30 Juni 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun.
“Pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit, disebabkan kebijakan berutang terlebih dahulu (front loading) untuk keperluan bulan-bulan berikutnya,” kata Ekonom Bright Institute Awalil Rizky, dalam keterangannya Kamis (12/8/2026).
Selain untuk menutup defisit, pemerintah juga memiliki kebutuhan pembiayaan investasi sebesar Rp52,21 triliun pada periode yang sama. Namun, besarnya pembiayaan utang menunjukkan dana yang dihimpun tidak langsung habis digunakan pada semester I 2026.
“Hal ini terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp255,5 triliun pada akhir Juni 2026. Artinya, sebagian dana hasil utang masih belum dipakai,” kata Awalil.
Menurut Awalil, front loading adalah strategi pemerintah mengambil utang lebih awal agar dana tersedia sebelum kebutuhan belanja muncul. Cara ini juga membuat pemerintah memiliki cadangan dana untuk semester berikutnya.
Meski demikian, ia menilai besarnya pembiayaan utang dibanding defisit perlu diperhatikan. Sebab, utang tidak hanya dipengaruhi defisit, tetapi juga keputusan pemerintah dalam menentukan waktu penerbitan surat utang.
Secara keseluruhan, utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, naik Rp655,79 triliun dibanding akhir 2025.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun, sementara sisanya berupa pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.
Baca Juga: SBN Valas Membengkak, Ekonom Ingatkan Risiko Nilai Tukar pada Utang Pemerintah
Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp10.269 Triliun, Purbaya: Harusnya Bisa Turun Lagi
Awalil menilai kondisi ini menunjukkan pemerintah berutang lebih awal dari kebutuhan defisit yang ada pada semester I 2026. Namun, ia menegaskan strategi front loading tetap merupakan bagian dari pengelolaan APBN.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan ini tetap dipantau karena dapat meningkatkan kewajiban pemerintah di masa depan jika tidak dikelola dengan hati-hati.
