Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memastikan partainya tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mengatakan, keputusan tersebut telah disampaikannya langsung kepada Prabowo.
Megawati menuturkan, dirinya datang menemui Prabowo untuk menyampaikan terima kasih sekaligus menjelaskan posisi PDIP yang akan berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.
"Saya datang benar, ngomong baik-baik, saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'," ungkap Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Senin (10/8/2026).
Megawati mengatakan keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan kemudian mendapat kritik dari sejumlah pihak. Dia menyoroti anggapan yang mempertanyakan posisi partainya sebagai penyeimbang.
"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh?" kata Megawati.
Megawati Singgung Sistem Presidensial
Megawati juga menjelaskan pandangannya mengenai posisi partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tidak mengenal konsep oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
Karena itu, Megawati meminta pihak-pihak yang mengkritik keputusan PDIP memahami terlebih dahulu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Megawati Semprot Buzzer: Nggak Ngerti Sistem, Sok Ngomong!
"Kok saya selalu diomongin oposisi, emangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi, silakan baca kalau tidak percaya. Piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak?" ujar Megawati.
Dengan sikap tersebut, Megawati menegaskan PDIP memilih menjalankan fungsi sebagai penyeimbang pemerintahan tanpa masuk ke dalam kabinet Prabowo.
Pernyataan itu sekaligus memperjelas posisi PDIP yang menurut Megawati telah disampaikannya secara langsung kepada Prabowo sejak awal pemerintahan.
