EtIndonesia.com Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang semakin rumit. Pada Senin, 10 Agustus 2026, tuntutan Teheran terkait penyelesaian konflik dan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi perhatian internasional setelah Iran mengajukan serangkaian persyaratan besar kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Iran menginginkan kompensasi dalam jumlah sangat besar, pencairan aset-aset Iran yang dibekukan, pelonggaran tekanan ekonomi, serta sejumlah konsesi lain sebelum persoalan Selat Hormuz dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Menurut laporan Reuters pada 10 Agustus 2026, tuntutan Iran mencakup sekitar 300 miliar dolar AS sebagai kompensasi atas kerusakan akibat perang, serta pembebasan aset-aset Iran yang masih dibekukan. Teheran juga mengaitkan pembukaan kembali Selat Hormuz dengan pencabutan blokade laut Amerika Serikat.
Besarnya angka tersebut membuat negosiasi semakin sulit. Terlebih lagi, Washington tidak menerima begitu saja tuntutan kompensasi dari Teheran.
Presiden Donald Trump justru membalikkan persoalan tersebut dengan mengatakan bahwa jika masalah ganti rugi akan dimasukkan dalam pembicaraan, Amerika Serikat juga dapat mengajukan tuntutan kompensasi kepada Iran.
Washington ingin memperhitungkan kerugian yang menurut pemerintah AS disebabkan oleh tindakan Iran dan kelompok-kelompok yang didukung Teheran selama beberapa dekade terakhir.
Dengan demikian, persoalan kompensasi kini bukan lagi sekadar tuntutan sepihak Iran, melainkan berpotensi menjadi salah satu sumber perselisihan terbesar dalam perundingan mendatang.
Dari Dana Rekonstruksi hingga Tuntutan US$300 Miliar
Angka 300 miliar dolar AS sebenarnya bukan angka yang benar-benar baru dalam hubungan Washington dan Teheran pada 2026.
Pada 17 Juni 2026, Reuters melaporkan adanya kerangka dana investasi swasta senilai sekitar 300 miliar dolar AS yang dirancang untuk mendorong rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran. Lebih dari separuh komitmen terhadap dana tersebut ketika itu disebut telah tersedia. Namun, pemerintahan Trump menegaskan bahwa skema tersebut bukan berarti pemerintah Amerika Serikat akan secara langsung membayar Iran sebesar 300 miliar dolar.
Perbedaan antara dana investasi dan tuntutan kompensasi menjadi penting.
Kerangka pada Juni pada dasarnya diarahkan untuk memobilisasi investasi ke Iran sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik. Sementara tuntutan terbaru Teheran menempatkan angka 300 miliar dolar sebagai kompensasi atas kerusakan yang dikaitkan dengan perang.
Perubahan tersebut semakin memperbesar jarak antara kedua pihak.
Iran menuntut kompensasi, pembebasan aset dan berakhirnya berbagai tekanan Amerika Serikat. Sebaliknya, Washington menuntut Iran bertanggung jawab atas kerugian yang menurut pemerintah AS disebabkan oleh Teheran selama puluhan tahun.
Akibatnya, kemungkinan tercapainya kesepakatan cepat mengenai Hormuz semakin mengecil.
Selat Hormuz Tetap Menjadi Kartu Strategis Iran
Di tengah kebuntuan diplomatik tersebut, Selat Hormuz tetap menjadi pusat pertarungan kepentingan.
Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab itu merupakan salah satu jalur energi terpenting dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan tersebut dapat memengaruhi pasokan minyak dan gas sekaligus mendorong kenaikan harga energi internasional.
Pada 10 Agustus 2026, harga minyak kembali meningkat ketika pasar meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan cepat untuk membuka kembali jalur tersebut. Ketidakpastian berlanjut hingga 11 Agustus, ketika harga minyak mencapai level tertinggi dalam sekitar satu pekan.
Meski demikian, negara-negara Teluk selama bertahun-tahun telah membangun jalur alternatif untuk mengurangi ketergantungan mutlak terhadap Hormuz.
Arab Saudi, misalnya, memiliki jaringan pipa East-West menuju kawasan Yanbu di Laut Merah. Infrastruktur semacam ini memungkinkan sebagian minyak dialihkan menuju terminal ekspor tanpa harus melewati Hormuz.
Namun kapasitas jalur alternatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan kepentingan strategis selat itu. Hormuz tetap menjadi jalur utama bagi perdagangan energi dan pelayaran komersial kawasan.
Karena itulah, kemampuan Iran mengganggu lalu lintas di Hormuz masih memberikan Teheran alat tekanan yang sangat besar dalam menghadapi Washington.
Trump Memilih Tekanan Ekonomi, tetapi Opsi Militer Tetap Membayangi
Strategi pemerintahan Trump kini tampaknya berusaha menggabungkan diplomasi dengan tekanan ekonomi dan ancaman kekuatan militer.
Washington menilai kondisi ekonomi Iran semakin tertekan akibat perang, sanksi, gangguan perdagangan, inflasi, serta kerusakan terhadap berbagai infrastruktur.
Trump sendiri mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang mengambil pendekatan relatif rendah profil sambil membiarkan tekanan ekonomi terhadap Iran terus bekerja. Ia menggambarkan Iran sebagai negara yang sedang menghadapi inflasi sangat tinggi dan persoalan keuangan serius.
Dengan kata lain, Washington tampaknya berharap tekanan ekonomi dapat memaksa Teheran memberikan konsesi tanpa harus segera memasuki kembali operasi militer berskala besar.
Namun, opsi militer belum sepenuhnya dikeluarkan dari perhitungan.
Kondisi tersebut menciptakan situasi yang sangat berbahaya: kedua pihak sama-sama mencoba meningkatkan daya tawar sambil menghindari kesan bahwa mereka sedang mundur.
Mojtaba Khamenei Rombak Komando Militer Iran
Di tengah tekanan dari Amerika Serikat, Iran justru melakukan perubahan besar pada struktur kepemimpinan militernya.
Pada Senin, 10 Agustus 2026, Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengangkat sejumlah pejabat senior ke posisi strategis dalam struktur militer dan keamanan negara.
Di antaranya adalah Ali Abdollahi sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran dan Ahmad Vahidi sebagai Panglima Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Perubahan lain juga menyentuh struktur Angkatan Laut IRGC dan Basij.
Ali Abdollahi juga diperintahkan melanjutkan proses integrasi Markas Pusat Khatam al-Anbiya dengan Staf Umum Angkatan Bersenjata. Tujuannya dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat koordinasi antara militer reguler Iran dan IRGC serta mempercepat pengambilan keputusan dalam kondisi perang.
Perombakan tersebut menunjukkan bahwa Teheran bukan hanya mempersiapkan diri menghadapi negosiasi, tetapi juga kemungkinan konfrontasi yang berkepanjangan.
Dari sisi militer, Iran membutuhkan rantai komando yang lebih terpusat dan mampu bertahan apabila serangan kembali terjadi.
Sementara dari sisi politik, perubahan tersebut memberikan pesan bahwa kepemimpinan Mojtaba Khamenei sedang berusaha mengonsolidasikan kendali terhadap institusi keamanan dan militer.
Dengan tuntutan Iran yang semakin tinggi, tuntutan balasan Washington yang tidak kalah keras, dan restrukturisasi komando militer di Teheran, krisis Selat Hormuz kini memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks.
Diplomasi masih berlangsung, tetapi ruang kompromi semakin sempit. Pertanyaan terbesar sekarang bukan hanya apakah Washington dan Teheran mampu mencapai kesepakatan, melainkan berapa lama kedua negara dapat mempertahankan tekanan tanpa akhirnya kembali terseret ke dalam konfrontasi militer yang lebih besar. (***)
