Beda Agama, Bisa Gagal Adopsi? Ini Aturan Kesamaan Agama COTA dan CAA

Tidak banyak orang tahu bahwa proses pengangkatan anak di Indonesia tidak berhenti pada urusan izin dari berbagai instansi pemerintah. Ada satu syarat yang sering luput dari perhatian publik, namun justru menjadi salah satu penentu utama sah atau tidaknya sebuah proses pengangkatan anak, yaitu kesamaan agama antara calon orang tua angkat (COTA) dan calon anak angkat (CAA).

Syarat ini penting untuk dipahami sejak awal karena konsekuensi hukumnya bertingkat dan dapat muncul di titik yang berbeda-beda sepanjang proses. Pada tahap awal, ketidaksamaan agama dapat menyebabkan permohonan izin pengasuhan anak tidak memperoleh rekomendasi dari Instansi Sosial. Apabila proses tetap berlanjut, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dapat menolak permohonan penetapan pengangkatan anak, meskipun seluruh persyaratan administratif lain telah lengkap. Artinya, COTA dapat saja telah menjalani masa pengasuhan selama berbulan-bulan, mengeluarkan biaya, dan membangun ikatan batin dengan CAA, namun proses tersebut berujung gagal secara hukum semata-mata karena syarat kesamaan agama tidak terpenuhi sejak awal. Penting pula digarisbawahi bahwa syarat ini berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak melakukan pengangkatan anak, bukan semata-mata syarat yang ditujukan bagi Warga Negara Asing (WNA).

Artikel ini akan mengulas mengapa syarat kesamaan agama tersebut begitu krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah proses pengangkatan anak, siapa saja pihak yang wajib memenuhinya, bagaimana pembuktiannya, sejak kapan dan sampai kapan syarat itu harus dipertahankan, serta lembaga mana saja yang berwenang memeriksanya.

Pengangkatan anak di Indonesia tidak diatur sekadar peristiwa hukum keperdataan biasa, melainkan sengaja ditempatkan sebagai bagian dari kerangka hukum perlindungan anak. Hal ini tampak dari engaturannya sendiri yaitu ketentuan mengenai pengangkatan anak dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak). Penjelasan Pasal 39 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan anak dimaksudkan untuk melindungi anak dari pihak-pihak yang memanfaatkan proses pengangkatan anak untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuannya, misalnya perdagangan anak maupun eksploitasi terhadap anak.

Kerangka hukumnya kemudian dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak), Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos No.110/HUK/2009), dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Seluruh regulasi ini bermuara pada satu prinsip yang sama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama, di atas kepentingan COTA sekalipun. Di sinilah letak inti persoalan yang jarang dibahas secara luas, PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara eksplisit mencantumkan kesamaan agama sebagai salah satu syarat wajib bagi COTA, yang kemudian dipertegas dalam Permensos No.110/HUK/2009.

Syarat kesamaan agama menempati posisi yang begitu krusial karena, berbeda dari syarat administratif lain yang bersifat teknis, ia melindungi hak dasar anak yang bersifat melekat sejak lahir, yaitu hak anak untuk tetap dibina sesuai agama yang telah dianutnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak juncto Pasal 2 ayat (1) huruf c Permensos No. 110/HUK/2009.

Hak ini perlu dijamin oleh negara justru karena, pada usia ketika pengangkatan anak biasanya berlangsung, anak belum memiliki kapasitas hukum maupun kognitif untuk memilih, memahami, atau mengubah keyakinan keagamaannya sendiri. Agama yang melekat pada diri anak pada tahap ini pada dasarnya adalah warisan dari lingkungan asalnya, baik dari orang tua kandung atau wali yang sah, maupun, dalam hal asal usulnya tidak diketahui, dari agama mayoritas penduduk di tempat ia ditemukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Karena anak sendiri belum dapat mempertahankan haknya, negara mengambil alih peran itu melalui syarat kesamaan agama, dengan mewajibkan agar keluarga baru yang akan membina anak tersebut adalah keluarga yang telah menganut agama yang sama sejak awal. Dengan demikian, proses pengangkatan anak tidak, baik secara sengaja maupun tidak, turut mengubah atau menghilangkan identitas keagamaan yang semestinya menjadi hak anak untuk dipertahankan sampai ia cukup umur dan mampu menentukan pilihannya sendiri.

Konsekuensinya, apabila syarat ini tidak terpenuhi, COTA belum dapat dinilai memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang sah untuk mengajukan pengangkatan anak, sehingga permohonan dapat tidak memperoleh rekomendasi dari Instansi Sosial atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, meskipun persyaratan administratif lainnya telah lengkap. Dengan demikian, kesamaan agama bukan sekadar pelengkap dokumen administratif, melainkan salah satu unsur yang menentukan kelayakan hukum COTA dalam proses pengangkatan anak.

Siapa yang Wajib Seagama dengan CAA?

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juncto Pasal 2 ayat (1) huruf c Permensos No.110/HUK/2009, COTA wajib beragama sama dengan CAA. Dalam hal permohonan diajukan oleh pasangan suami istri, keduanya secara bersama-sama berkedudukan sebagai COTA, sehingga masing-masing wajib seagama dengan CAA. Tidak cukup apabila hanya salah satu pasangan memiliki agama yang sama dengan CAA, sedangkan pasangan lainnya menganut agama yang berbeda; apabila salah satu pasangan tidak memenuhi syarat seagama tersebut, maka persyaratan material COTA belum terpenuhi, dan konsekuensinya permohonan pengangkatan anak tidak dapat diproses hingga tahap pemberian rekomendasi atau izin, serta tidak dapat diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan, karena Pasal 20 ayat (1) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak mensyaratkan bahwa permohonan yang diajukan ke pengadilan adalah permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

Status sebagai COTA mulai memiliki konsekuensi hukum sejak diajukannya permohonan pengangkatan anak kepada instansi yang berwenang. Pada tahap tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan material dan persyaratan administratif COTA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Permensos No. 110/HUK/2009, dan syarat seagama dengan CAA ditegaskan kembali sebagai salah satu persyaratan material dalam Pasal 20 huruf c Permensos No. 110/HUK/2009.

Konstruksi syarat seagama ini sesungguhnya juga bersinggungan dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga pada prinsipnya hukum perkawinan Indonesia tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama. Karena itu, dalam praktik, pasangan suami istri yang menikah sah menurut hukum Indonesia pada umumnya telah menganut agama yang sama satu sama lain, dan dengan sendirinya lebih mudah memenuhi syarat seagama dengan CAA.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa kaitan antara hukum perkawinan dan syarat seagama dalam pengangkatan anak ini tidak bersifat mutlak. Dalam praktik, tetap terdapat pasangan beda agama yang perkawinannya dicatatkan dan diakui secara sah di Indonesia, antara lain melalui mekanisme penetapan pengadilan yang kemudian dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, atau melalui perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri lalu dicatatkan di Indonesia. Bagi pasangan demikian, pemenuhan syarat kedua COTA seagama dengan CAA tetap harus dinilai secara individual terhadap masing-masing pasangan, bukan diasumsikan otomatis terpenuhi hanya karena keduanya berstatus suami istri yang sah.

Objek yang dilindungi dalam persyaratan ini adalah identitas keagamaan anak sebagai bagian dari hak dasar anak yang melekat sejak lahir dan dijamin dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Cakupan identitas keagamaan yang dimaksud tidak berhenti pada status yang tertulis di dokumen kependudukan semata, melainkan turut mencakup arah pembinaan dan pengasuhan keagamaan yang akan diterima anak setelah pengangkatan berlangsung.

Sebagai ilustrasi, apabila CAA merupakan anak kandung dari pasangan pemeluk agama Kristen yang identitas agamanya telah tercatat dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), maka identitas agama tersebut melekat pada diri anak sejak lahir, dan COTA yang hendak mengangkatnya wajib beragama Kristen pula. Sebaliknya, bagi anak temuan yang tidak diketahui asal-usul agamanya, identitas tersebut ditetapkan berdasarkan agama mayoritas penduduk di tempat ia ditemukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebagai contoh, apabila seorang bayi ditemukan di wilayah Provinsi Bali, agama yang melekat padanya mengikuti agama mayoritas penduduk setempat, yaitu Hindu, mengingat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali 2024 menunjukkan sekitar 84,60% penduduk Bali beragama Hindu. Dengan demikian, COTA yang hendak mengangkat bayi tersebut wajib beragama Hindu.

Perlindungan terhadap agama CAA merupakan salah satu persyaratan pokok dalam pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak juncto Pasal 13 huruf c PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak juncto Pasal 2 ayat (1) huruf c Permensos No. 110/HUK/2009. Di titik inilah persoalan menjadi kompleks yaitu syarat kesamaan agama sesungguhnya mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan dua nilai yang sama-sama dijunjung tinggi, yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan penghormatan atas kebebasan beragama COTA maupun CAA. Namun ketika syarat ini justru mendorong seseorang mengubah keyakinannya demi kelancaran proses hukum, muncul pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pendekatan ini dalam mencapai tujuannya sendiri, mengingat identitas keagamaan yang hendak dilindungi tersebut berpotensi diperoleh melalui jalan pintas administratif, bukan keyakinan yang autentik dan berkelanjutan. Solusi atas persoalan ini diuraikan lebih lanjut pada Bab V di bawah.

Perbuatan hukum yang disyaratkan adalah pembuktian kesamaan agama antara COTA dan CAA melalui dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan lisan atau itikad baik. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK COTA, fotokopi akta kelahiran CAA, serta dokumen kependudukan orang tua kandung atau wali CAA, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, e, f, dan g Permensos No. 110/HUK/2009. Sebagai contoh konkret, kesamaan agama antara COTA yang beragama Katolik dengan CAA dapat dibuktikan melalui KTP dan KK COTA yang mencantumkan agama Katolik, dipadukan dengan akta kelahiran atau surat baptis CAA yang juga mencatatkan agama Katolik. Dalam praktik, terdapat tiga mekanisme yang lazim ditempuh untuk memenuhi persyaratan ini:

1. Memilih CAA yang telah memiliki agama yang sama dengan COTA sejak awal, misalnya melalui penjajakan bersama Lembaga Pengasuhan Anak;

2. Membuktikan bahwa CAA memang sejak awal memiliki agama yang sama dengan COTA berdasarkan dokumen sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, e, f, dan g Permensos No. 110/HUK/2009; atau

3. Melakukan perpindahan agama (konversi agama) oleh COTA menurut tata cara yang ditentukan oleh agama yang dianutnya.

Apabila COTA melakukan konversi agama, perubahan identitas agama dalam dokumen kependudukan dicatat oleh Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan melalui mekanisme perubahan elemen data agama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP-elektronik (Permendagri No.74/2015), dan apabila perubahan tersebut belum tercermin dalam dokumen kependudukan, COTA dapat melampirkan surat keterangan dari pemuka agama sebagai kelengkapan proses perubahan elemen data agama.

Kembali pada persoalan yang diuraikan pada Bab IV, yaitu risiko konversi agama dilakukan semata-mata demi kelancaran proses hukum, solusi yang paling sejalan dengan tujuan syarat ini adalah memprioritaskan mekanisme pertama dan kedua di atas, yaitu mencocokkan COTA dengan CAA yang telah seagama sejak awal, sehingga kebutuhan untuk berpindah agama pada dasarnya dapat dihindari. Apabila konversi agama tetap ditempuh, praktik yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah memastikan konversi tersebut dilakukan sebelum atau terlepas dari pengajuan permohonan pengangkatan anak, didukung oleh surat keterangan dari pemuka agama serta jangka waktu yang wajar sejak konversi dilakukan, sehingga Instansi Sosial maupun pengadilan dapat menilai bahwa perubahan keyakinan tersebut didasari keyakinan yang genuine, bukan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif.

Seluruh dokumen pembuktian di atas menjadi dasar bagi Instansi Sosial untuk menerbitkan produk hukum berupa izin pengasuhan anak, yang selanjutnya menjadi salah satu syarat bagi COTA untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada pengadilan. Dengan kata lain, produk hukum akhir dari keseluruhan proses pembuktian ini adalah izin pengasuhan anak dari Instansi Sosial pada tahap awal, dan Penetapan Pengadilan pada tahap akhir.

Kesamaan agama antara COTA dan CAA harus telah terpenuhi sejak tahap permohonan izin pengasuhan anak kepada Instansi Sosial dan tetap dipertahankan sampai dengan proses penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan. Hal ini karena persyaratan kesamaan agama merupakan salah satu persyaratan material yang secara tegas diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak, Pasal 3 ayat (1) PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Pasal 2 ayat (1) huruf c Permensos No. 110/HUK/2009, sehingga kesamaan agama bukan sekadar persyaratan administratif yang dinilai sekali pada saat pengajuan permohonan, melainkan unsur yang menentukan kelayakan COTA selama seluruh rangkaian proses berlangsung.

Permohonan izin pengasuhan anak diajukan secara tertulis kepada Instansi Sosial Provinsi dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 Permensos No. 110/HUK/2009, termasuk dokumen pembuktian kesamaan agama. Setelah izin pengasuhan diterbitkan, COTA wajib menjalankan masa pengasuhan anak paling singkat selama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selama masa pengasuhan tersebut, anak tinggal serumah dan dalam pengasuhan langsung COTA, sementara pekerja sosial dari Instansi Sosial melakukan kunjungan rumah secara berkala untuk menilai perkembangan CAA, termasuk kesinambungan pembinaan keagamaannya. Penilaian atas hasil pengasuhan ini kemudian dibahas oleh Instansi Sosial Provinsi bersama Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebelum diterbitkannya izin untuk diajukan ke pengadilan.

Setelah masa pengasuhan selesai, COTA mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, dilampiri laporan sosial dan izin pengasuhan dari Instansi Sosial beserta dokumen pendukung lainnya. Pada tahap ini pengadilan kembali memeriksa terpenuhinya seluruh persyaratan, termasuk kesamaan agama, sebelum menerbitkan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar hukum status anak angkat. Apabila selama proses pengasuhan ditemukan perubahan yang menyebabkan COTA tidak lagi memenuhi syarat seagama dengan CAA, kondisi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi Instansi Sosial dalam memberikan rekomendasi, maupun bagi pengadilan dalam menilai permohonan penetapan.

Pemeriksaan kesamaan agama sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan, yaitu sejak identitas agama seseorang pertama kali dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam KTP, KK, dan akta kelahiran, termasuk setiap perubahan elemen data agama yang diproses berdasarkan Permendagri No.74/2015. Data kependudukan inilah yang kemudian menjadi rujukan utama pada setiap tahap pemeriksaan berikutnya.

Pada tahap administratif, COTA mengajukan permohonan kepada Instansi Sosial Provinsi untuk memperoleh izin pengasuhan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf h juncto Pasal 16 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Instansi Sosial Provinsi inilah yang meneliti kelayakan COTA dan CAA, termasuk pemenuhan syarat seagama, untuk pengangkatan anak antar-WNI.

Instansi Sosial Provinsi perlu dibedakan dari Kementerian Sosial di tingkat pusat. Instansi Sosial Provinsi berwenang memproses dan memberikan izin pengangkatan anak untuk pengangkatan anak domestik antar-WNI di wilayah provinsinya. Kementerian Sosial, di sisi lain, memegang kewenangan pada tingkat pusat untuk kategori pengangkatan anak yang lebih spesifik, yaitu pengangkatan anak antara WNI dan WNA (intercountry adoption), pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan pengangkatan anak yang salah satu COTA-nya berstatus WNA, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berbeda dengan pengangkatan anak dalam negeri yang cukup diproses di tingkat Instansi Sosial Provinsi, mekanisme pengangkatan anak antar negara memerlukan izin dari Menteri Sosial sebelum permohonan diajukan ke pengadilan.

Pada tahap akhir, pengadilan memeriksa terpenuhinya seluruh persyaratan pengangkatan anak, termasuk kesamaan agama, dan memberikan penetapan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Kewenangan relatif pengadilan ditentukan berdasarkan tempat tinggal anak yang akan diangkat. Dalam praktiknya, bagi pemohon yang beragama Islam, terdapat dua badan peradilan yang berpotensi berwenang, yaitu Pengadilan Agama. Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara penetapan asal usul anak bagi pemohon yang beragama Islam, sehingga pengangkatan anak domestik antar-WNI oleh COTA muslim dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku untuk pengangkatan anak antar negara, sepanjang pengangkatan anak bersifat intercountry adoption, kewenangan absolut tetap berada pada Pengadilan Negeri, terlepas dari agama yang dianut oleh COTA, karena mekanisme pengangkatan anak antar negara diatur secara khusus melalui keterlibatan Kementerian Sosial dan diproses di Pengadilan Negeri. Perlu dicatat pula bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak menimbulkan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan ketentuan pengangkatan anak yang berlaku secara umum.

Pembagian kewenangan antar lembaga tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kesamaan agama dilakukan secara berlapis mulai dari Dukcapil pada tahap pencatatan identitas, Instansi Sosial Provinsi atau Kementerian Sosial pada tahap penilaian kelayakan dan perizinan, hingga pengadilan pada tahap penetapan akhir. Dengan demikian, pemenuhan syarat kesamaan agama tidak hanya dinilai sebagai formalitas administratif, tetapi menjadi bagian dari pemeriksaan substantif berlapis untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa syarat kesamaan agama dalam pengangkatan anak di Indonesia bukanlah syarat administratif biasa. Ia melekat pada subjek, yaitu COTA yang wajib seagama dengan CAA; melindungi objek berupa identitas keagamaan anak; harus dibuktikan melalui perbuatan hukum tertentu, yaitu pembuktian dokumen kesamaan agama dan, apabila diperlukan, konversi agama yang dilakukan atas dasar keyakinan yang genuine, bukan sekadar kepatuhan administratif; dinilai secara berkelanjutan sejak tahap permohonan izin pengasuhan hingga penetapan pengadilan; serta diperiksa secara berjenjang oleh berbagai lembaga, yaitu Dukcapil, Instansi Sosial Provinsi, Kementerian Sosial untuk pengangkatan anak antar negara, dan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kesamaan agama menjadi salah satu penentu utama sah atau gagalnya sebuah proses pengangkatan anak, sehingga tidak dapat dipenuhi secara formalitas semata, mengingat identitas keagamaan yang hendak dilindungi berpotensi diperoleh melalui jalan pintas administratif, bukan keyakinan yang autentik dan berkelanjutan, apabila persyaratan ini justru mendorong seseorang mengubah keyakinannya semata-mata demi kelancaran proses hukum.

Bagi COTA, termasuk WNA yang berencana mengangkat anak di Indonesia, memahami unsur-unsur di atas sejak awal, bukan di tengah proses, akan sangat membantu mempersiapkan langkah hukum yang tepat sekaligus meminimalkan risiko konflik keyakinan di kemudian hari. Mengingat kompleksitas prosedur dan implikasi hukumnya, konsultasi dengan penasihat hukum yang memahami seluk-beluk pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak lintas negara, sangat disarankan sebelum memulai proses ini.