REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Insiden kebakaran yang kembali menimpa kapal penumpang nasional memicu reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak evaluasi menyeluruh kelaikan armada serta sistem pelayaran di Indonesia dengan ramp check serentak.
"Berulangnya kebakaran dan kecelakaan kapal penumpang ini adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menggelar ramp check serentak dan masif terhadap seluruh armada kapal penumpang, khususnya di lintasan penyeberangan padat," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Baca Juga
Kapal Penumpang Kebakaran Lagi, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan
Penyintas KMP Putri Yasmin Jalani Penanganan Medis di Padangbai, Satu Orang Meninggal Dunia
Untuk diketahui, Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin terbakar di perairan Selat Lombok pada Rabu (12/8/2026). Akibatnya 1 orang tewas dan 173 penumpang harus dievakuasi. Peristiwa ini menyusul deretan kecelakaan sebelumnya, seperti tenggelamnya Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa di Kepulauan Selayar yang merenggut 4 korban jiwa dan 14 orang hilang, serta kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di utara Sumenep yang menyebabkan 5 orang tewas dan 41 orang hilang.
Huda mengatakan, berulangnya musibah transportasi laut dalam waktu berdekatan membutuhkan langkah evaluasi menyeluruh. Langkah ramp check atau uji kelaikan kapal penumpang harus mencakup pengujian fisik secara langsung (wet test) mulai dari kesiapan alat pemadam kebakaran, sistem deteksi dini, ketersediaan dan fungsi life raft, hingga keandalan mesin serta kelengkapan navigasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Pemeriksaan tidak boleh sekadar formalitas di atas kertas atau sebatas kelengkapan dokumen administratif tetapi menyangkut kondisi fisik kapal secara langsung,” ujarnya.
Jika dalam proses ramp check ditemukan pelanggaran, Huda mendesak Kemenhub langsung menindak operator yang mengabaikan standar keselamatan baku. Kemenhub bisa membekukan surat persetujuan berlayar.
“Jika ditemukan alat keselamatan yang tidak berfungsi atau kondisi teknis kapal yang berisiko, Kemenhub harus berani membekukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan melarang kapal tersebut beroperasi hingga seluruh persyaratan dipenuhi," ujarnya.
Lebih jauh Huda menyoroti masalah berulang pada akurasi manifest penumpang. Ia meminta Kemenhub mempercepat integrasi sistem e-ticketing berbasis identitas resmi guna memastikan jumlah jiwa di atas kapal tercatat secara presisi dan sesuai dengan kapasitas angkut yang diizinkan.
“Data manifest seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga kerapkali kapal over load dan memicu kecelakaan. Sudah waktunya digitalisasi tiket berbasis identitas resmi,” ujar Huda.
