JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mendeklarasikan pembentukan Satgas "Prabowonomics", Kamis (13/8/2026).
Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim mengatakan, Satgas tersebut dilakukan untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Hari Lahir PKB ke-28 beberapa waktu lalu.
"Poinnya kita akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan melanjutkan program pemerintah yang merupakan implementasi dari Pasal 33 dan 34," kata Rivqy di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Baca juga: Prabowo ke PKB: Gerindra Saja Tak Pakai Kaos Prabowonomics Seperti Kalian
Rivqy mengatakan, kehadiran Satgas Prabowonomics sebagai bentuk dukungan terhadap agenda ekonomi nasional yang dinilai perlu dikawal agar semakin berpihak pada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Rivqy menegaskan pembentukan Satgas Prabowonomics bukan hanya sebagai sebuah gerakan politik semata, melainkan upaya mendorong implementasi ekonomi konstitusi dalam kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan, pengawalan tersebut akan diarahkan pada program-program pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Menurut dia, kedua pasal tersebut harus menjadi pijakan penting dalam memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan pemerataan dan perlindungan sosial.
Baca juga: Tema Harlah ke-28 PKB Prabowonomics, Cak Imin: Kami Terinspirasi Kesungguhan Prabowo
Rivqy menambahkan, Panji Bangsa ingin memastikan semangat ekonomi konstitusi tidak berhenti sebagai gagasan di ruang diskusi, tetapi juga harus memberi dampak terhadap masyarakat.
"Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomic Ahmad Riyadi menuturkan bahwa satgas tersebut tidak hanya melakukan kajian, tetapi juga pemantauan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
"Kita sudah mengagendakan beberapa Focus Group Discussion terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran," ungkap dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
