VIVA –Penggunaan software berbasis cloud semakin menjadi bagian dari aktivitas bisnis modern. Perusahaan tidak perlu lagi membangun dan mengelola seluruh sistem sendiri karena berbagai layanan dapat digunakan dengan model berlangganan. Cara ini menawarkan kemudahan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan teknologi.
Namun, di balik kemudahan tersebut, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika perusahaan semakin bergantung pada layanan dari vendor tertentu. Biaya yang terus berjalan, keterbatasan dalam mengubah sistem, hingga persoalan pengelolaan dan keamanan data menjadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apalagi, perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat kebutuhan perusahaan terhadap teknologi semakin besar.
Kondisi tersebut mulai mendorong perusahaan untuk kembali mempertanyakan model penggunaan teknologi yang selama ini mereka terapkan, termasuk soal biaya, kendali atas sistem, dan pengelolaan data.
Di Indonesia, persoalan ini juga menjadi perhatian karena masih banyak perusahaan yang mengandalkan perangkat lunak enterprise dari vendor asing dengan skema lisensi tahunan. Model ini membuat perusahaan terus membayar biaya berulang, sementara kendali atas pengembangan sistem, fleksibilitas kustomisasi, hingga pengelolaan data sering kali bergantung pada vendor. Founder dan Direktur PT Ilmuprogram Teknologi Informasi, Wahyu Amaldi, menilai ketergantungan tersebut menjadi semakin penting untuk dievaluasi di tengah percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI) di sektor enterprise.
"Polanya selalu sama. Perusahaan membayar setiap tahun, tetapi ketika ingin mengubah proses kerjanya sendiri, mereka harus menunggu vendor. Sekarang gelombang AI mengulang pola yang sama, dan taruhannya lebih besar. Bukan hanya sistemnya yang disewa, datanya ikut dikirim keluar," kata Wahyu dalam keterangannya baru-baru ini.
Menurut Wahyu, penggunaan perangkat lunak enterprise berbasis lisensi dan cloud asing dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, mulai dari biaya operasional yang terus meningkat, keterbatasan dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis, hingga tantangan terkait lokasi penyimpanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam praktiknya, perusahaan juga dapat menghadapi risiko vendor lock-in, yaitu kondisi ketika perpindahan sistem atau integrasi dengan platform lain menjadi sulit dan mahal.
Ia menambahkan bahwa setiap industri memiliki standar kepatuhan yang berbeda, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa pengelolaan data dan sistem informasinya sejalan dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) serta standar industri yang relevan.
