Oleh: Teguh Esa Bangsawan DJ, S.Hum., M.Hum.
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Indonesia)
Perayaan hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2026 merupakan momentum historis yang tidak hanya mengandung makna seremonial, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, moral, yuridis, dan sosial yang mendalam. Delapan puluh satu tahun perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka merupakan rentang sejarah yang cukup panjang untuk melakukan refleksi kritis mengenai makna kemerdekaan dan sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, peringatan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada ekspresi kebanggaan nasional, tetapi menjadi ruang refleksi mengenai hubungan antara kemerdekaan, kekuasaan, hukum, kesejahteraan, dan keadilan.
Secara filosofis, kemerdekaan pada hakikatnya bukan sekadar keadaan terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan merupakan kondisi eksistensial dan politik yang memberikan kemampuan kepada suatu bangsa untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengandung pernyataan fundamental bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, membangun pemerintahan sendiri, serta mewujudkan kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai yang diyakini sebagai cita-cita bersama. Oleh sebab itu, kemerdekaan harus dipahami sebagai sebuah proyek kebangsaan yang terus berlangsung, bukan sebagai peristiwa historis yang telah selesai.
Dalam perspektif filsafat politik, kemerdekaan memiliki hubungan erat dengan konsep kebebasan. Akan tetapi, kebebasan tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan selalu mengandung tanggung jawab. Seseorang memang memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupannya, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh menghilangkan kebebasan dan hak orang lain. Demikian pula negara memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi kekuasaan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Kekuasaan dalam negara merdeka harus dibatasi oleh hukum, konstitusi, moralitas publik, dan prinsip keadilan.
Atas dasar tersebut, kemerdekaan memiliki hubungan fundamental dengan keadilan. Kemerdekaan tanpa keadilan berpotensi melahirkan bentuk baru ketidakadilan. Suatu negara mungkin telah terbebas dari penjajahan secara politik, tetapi apabila sebagian masyarakat masih mengalami kemiskinan, diskriminasi, ketidaksetaraan kesempatan, ketidakadilan hukum, dan marginalisasi sosial, maka kemerdekaan belum sepenuhnya diwujudkan dalam dimensi substantif.
Dengan kata lain, kemerdekaan politik harus dikembangkan menjadi kemerdekaan sosial, ekonomi, hukum, dan moral.
Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut memperoleh fondasi filosofis dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan orientasi nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, memberikan penegasan bahwa manusia harus diperlakukan berdasarkan martabat dan nilai kemanusiaannya. Sementara sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memberikan arah bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara pada akhirnya harus bermuara pada terwujudnya keadilan sosial.
Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila tidak dapat dipahami hanya sebagai kesamaan hasil. Keadilan lebih mendalam berkaitan dengan bagaimana negara menciptakan kesempatan yang layak, perlindungan yang setara, distribusi sumber daya yang wajar, dan akses yang adil terhadap berbagai fasilitas sosial. Dengan demikian, keadilan sosial menuntut negara untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi kurang beruntung.
Pemikiran tersebut memiliki relevansi dengan teori keadilan John Rawls, khususnya gagasan justice as fairness. Rawls menempatkan kebebasan dasar yang sama dan kesempatan yang adil sebagai unsur penting dalam masyarakat yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut dapat digunakan untuk melakukan refleksi terhadap pertanyaan apakah setiap warga negara telah memperoleh kesempatan yang relatif adil dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, perlindungan hukum, dan pembangunan.
Keadilan tidak akan terwujud apabila kesempatan hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu karena faktor kekuasaan, ekonomi, hubungan politik, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab menciptakan struktur sosial dan institusi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil.
Perspektif keadilan juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Aristoteles yang membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban dalam kehidupan bersama, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan terhadap ketidakadilan yang terjadi.
Dalam konteks pembangunan nasional, keadilan distributif mengharuskan negara memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Pembangunan harus memberikan manfaat kepada seluruh rakyat. Sementara keadilan korektif menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu memperbaiki kerugian dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat ketika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.
Perspektif Aristoteles tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap persoalan korupsi. Korupsi tidak semata-mata merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan persoalan keadilan. Ketika sumber daya publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka hak masyarakat terhadap sumber daya tersebut ikut dirampas. Dalam perspektif keadilan distributif, korupsi mengganggu distribusi manfaat pembangunan. Dalam perspektif keadilan korektif, negara berkewajiban memberikan pemulihan dan menegakkan hukum terhadap pelaku.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan makna kemerdekaan. Negara yang merdeka harus mampu melindungi sumber daya publik dari penyalahgunaan kekuasaan.
Pemikiran Immanuel Kant juga memberikan dasar filosofis yang penting. Kant menempatkan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan bukan sekadar sebagai alat. Prinsip tersebut memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Apabila kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka rakyat berpotensi direduksi menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Korupsi, manipulasi kekuasaan, diskriminasi, dan penyalahgunaan jabatan dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral tersebut.
Dalam perspektif Kantian, pejabat publik bukan hanya memiliki kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral. Jabatan merupakan amanah publik yang harus dijalankan berdasarkan prinsip universalitas, integritas, dan penghormatan terhadap manusia. Dengan demikian, kemerdekaan harus melahirkan budaya kekuasaan yang beretika.
Sementara itu, pemikiran Gustav Radbruch memberikan dimensi penting dalam hubungan antara kemerdekaan, hukum, dan keadilan. Radbruch melihat hukum melalui tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan yang kompleks dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum memang harus memberikan kepastian. Namun kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Hukum yang hanya memberikan kepastian tetapi menghasilkan ketidakadilan dapat kehilangan legitimasi moralnya.
Sebaliknya, keadilan juga harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, negara merdeka harus membangun negara hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif.
Dalam konteks inilah prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sangat penting. Kemerdekaan harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Hukum tidak boleh menjadi alat yang hanya kuat terhadap kelompok yang lemah tetapi lemah terhadap kelompok yang kuat.
Penegakan hukum yang adil harus dilaksanakan secara objektif, profesional, independen, transparan, dan akuntabel. Hukum harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan instrumen kepentingan kekuasaan.
Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas negara hukum Indonesia. Pertanyaan yang perlu dikemukakan bukan hanya apakah Indonesia memiliki banyak peraturan, melainkan apakah hukum tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Dalam perspektif filosofis, rasa keadilan masyarakat merupakan salah satu ukuran penting keberhasilan negara hukum.
Kemerdekaan juga harus dikaitkan dengan persoalan keadilan sosial dan pembangunan. Pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Pembangunan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dan kesempatan yang adil.
Pertanyaan filosofisnya adalah apakah kemajuan negara telah dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada konsep keadilan distributif. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan dan memperluas kesempatan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial merupakan bagian dari dimensi substantif kemerdekaan.
Dalam perspektif ini, kemerdekaan tidak hanya berarti hak untuk memilih dan berpendapat, tetapi juga kemampuan nyata untuk hidup secara bermartabat. Seseorang yang secara formal merdeka tetapi tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau perlindungan hukum yang layak masih menghadapi bentuk keterbatasan dalam menikmati kemerdekaan secara substantif.
Oleh karena itu, kemerdekaan ke-81 harus dimaknai sebagai perjalanan dari kemerdekaan formal menuju kemerdekaan substantif.
Kemerdekaan formal telah dicapai melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan substantif harus terus diperjuangkan melalui pemerintahan yang baik, hukum yang adil, ekonomi yang inklusif, pendidikan yang berkualitas, pelayanan publik yang efektif, serta budaya integritas.
Dalam konteks tersebut, generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa harus dijaga dan dikembangkan.
Hal ini melahirkan konsep keadilan antargenerasi. Generasi sekarang tidak boleh menggunakan seluruh sumber daya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga generasi mendatang kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak. Lingkungan hidup, sumber daya alam, pendidikan, kualitas demokrasi, perkembangan teknologi, dan pembangunan berkelanjutan harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab antargenerasi. Dengan demikian, memperingati 17 Agustus 2026 berarti juga mempertanyakan Indonesia seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada makna terdalam dari nasionalisme. Nasionalisme tidak semata-mata ditunjukkan melalui simbol, upacara, atau slogan. Nasionalisme yang substantif diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga keutuhan bangsa, menaati hukum, melawan korupsi, menghormati perbedaan, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kepentingan generasi mendatang.
Setelah 81 tahun kemerdekaan, bentuk perjuangan bangsa memang telah berubah. Generasi 1945 berjuang menghadapi kolonialisme. Generasi masa kini menghadapi bentuk-bentuk tantangan yang berbeda, seperti korupsi, ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, kemiskinan, kesenjangan pendidikan, serta berbagai persoalan sosial yang dapat menghambat terwujudnya keadilan. Karena itu, perjuangan kemerdekaan pada masa kini adalah perjuangan moral, intelektual, hukum, dan sosial untuk memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang mempertanggungjawabkan masa kini dan mempersiapkan masa depan.
Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan fondasi historis, sedangkan keadilan merupakan salah satu tujuan substantif yang harus terus diwujudkan. Kemerdekaan akan kehilangan sebagian maknanya apabila masih terdapat warga negara yang tidak memperoleh kesempatan yang adil, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara, atau tidak mampu menikmati hasil pembangunan secara layak. Sebaliknya, kemerdekaan akan semakin bermakna apabila negara mampu menciptakan kehidupan yang menghormati martabat manusia, menjamin persamaan, menegakkan hukum secara adil, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memberantas korupsi, serta mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih berkeadilan.
Kesimpulan
Secara filosofis, memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan perjalanan dari perjuangan memperoleh kebebasan menuju perjuangan mewujudkan keadilan. Kemerdekaan bukanlah keadaan yang statis, melainkan proses historis dan moral yang harus terus dipelihara. Keadilan merupakan salah satu ukuran fundamental untuk menilai kualitas kemerdekaan. Aristoteles memberikan perspektif mengenai keadilan distributif dan korektif, Kant menempatkan martabat manusia sebagai dasar moral, Rawls menekankan keadilan sebagai fairness dan perhatian terhadap kelompok yang kurang beruntung sedangkan Radbruch mengingatkan pentingnya relasi antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Dalam perspektif Pancasila, seluruh gagasan tersebut menemukan relevansinya terutama melalui nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, peringatan 17 Agustus 2026 harus menjadi momentum refleksi bahwa tugas kemerdekaan belum selesai. Jika generasi terdahulu berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk membebaskan kehidupan bangsa dari ketidakadilan, korupsi, kesewenang-wenangan, ketimpangan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Kemerdekaan bukan hanya hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk hidup, berkembang, dan memperoleh perlindungan hukum dalam kehidupan yang bermartabat.”
Maka perayaan ,17 Agustus 2026 bukan sekadar peringatan 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi juga momentum untuk memperbarui komitmen kebangsaan bahwa kemerdekaan harus senantiasa diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
