jpnn.com - BANGKALAN - Sejumlah PWNU dan PCNU mengeluh lantaran belum menerima undangan resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan digelar di Jombang, 27-31 Agustus 2026.
Ada yang khawatir tak mendapat undangan, atau bakal menerimanya saat waktu mepet.
BACA JUGA: Urusan SK Kepesertaan Rampung, PBNU Matangkan Persiapan Muktamar ke-35
"Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa, bahkan banyak yang dari daerah kepulauan. Padahal, di antara mereka berangkat rombongan,” ujar Sekretaris PCNU Bangkalan KH Dimyati Muhammad.
Lora Dim, panggilan KH Dimyati Muhammad mengaku mendapat banyak aduan dari fungsionaris PCNU luar Jawa terkait belum adanya undangan resmi muktamar. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhwatirkan pelaksanaan muktamar mundur dari jadwal semula.
BACA JUGA: Muktamar ke-35 NU, Ketua PCNU Kediri Optimistis Gus Salam Mendapat Dukungan Mayoritas di Jatim
“Tidak ada undangan hingga saat ini membuat mereka menduga-duga. Pastinya, kesulitan mengurus administrasi internal untuk berangkat, SK delegasi, hingga koordinasi teknis keberangkatan,” kata Lora Dim.
“Mereka juga mengeluh, saat semua belum pasti justru sudah ditekan untuk menyerahkan daftar Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme dan penjelasan lengkapnya. Ini maunya apa dan bagaimana?” imbuhnya.
BACA JUGA: DPS Muktamar ke-35 NU Terbit, Gus Salam Ingatkan soal Legalitas
Di tengah belum jelasnya undangan, lanjut Lora Dim, beberapa PWNU dan PCNU mengaku justru sudah dihubungi oknum yang mengatasnamakan Panitia Muktamar. Mereka diminta segera menyerahkan nama-nama AHWA sesuai daftar yang diinginkan.
“Bahasa halusnya permintaan data, tetapi nadanya menekan. Seolah kalau tidak kirim nama itu, nanti ada konsekuensi,” katanya menceritakan keluhan pengurus PWNU-PCNU.
“AHWA adalah pemegang hak suara tertinggi di Muktamar. Karena itu, penentuan nama AHWA sangat strategis dan rawan dipolitisasi. Mereka harus hati-hati. Masa depan jam’iyyah NU ada di tangan mereka. Sekali salah menulis dan tanda tangan, maka nasib NU menjadi taruhannya,” kata Lora Dim.
Dia menyadari kondisi ‘ewuh pakewuh’ PWNU-PCNU menjelang pelaksanaan muktamar.
"Namun, menjaga kedaulatan dan muruah jam’iyyah, itu yang utama," ujarnya.
Menurut Lora Dimyati, gaya komunikasi internal NU menjelang muktamar, sudah berubah dari adat kebiasaan komunikasi model kia-santri.
"Sekarang lebih tampak sebagai pola dan model komunikasi antara politisi dengan konstituennya, baik melalui telepon, pertemuan maupun chat Whatsapp. Mungkin ada yang lupa bahwa NU bukan partai politik, apalagi perusahaan," kata Lora Dim. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
