Jakarta, VIVA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakhunian mengalami penurunan saat ini. Hal terserbut berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 dibandingkan Susenas Maret 2025.
Dirinya mengatakan, BPS menampilkan backlog satu yaitu backlog kepemilikan rumah atau dengan kata lain adalah persentase rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri. Kemudian backlog dua adalah kondisi di mana rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni.
"Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini. Backlog satu yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39 persen pada bulan Maret 2026," ujar Amalia dalam Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Jakarta, dikutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Dengan demikian, angka backlog kepemilikan pada tahun 2025 bulan Maret sebesar 9,64 juta rumah tangga turun menjadi 9,29 juta rumah tangga pada tahun 2026 bulan Maret.
Selanjutnya, backlog dua pada Maret tahun 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka pada Maret 2025 yang sebesar 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga. "Jadi baik backlog 1 maupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," kata Amalia.
Dia menjelaskan angka Backlog 2 pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan Backlog 1 kepemilikan. Tingginya Backlog 2, lanjutnya, menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan yang memang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini selaras dengan data BPS, bahwa Kementerian PKP menaikkan target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 45.000 menjadi 400.000 karena memang data statistik mengatakan bahwa ini perlu untuk diturunkan lebih cepat.
Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi dan berbasis fakta lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan perumahan harus dibangun di atas fondasi data yang kuat sehingga setiap program pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif dan akuntabel. (Ant)
