Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan belahan dunia lainnya.
Ia mengatakan serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan lantaran kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara wajib dihormati.
"Tidak boleh ada negara mana pun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain," ujar Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh negara agar bisa mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan.
Menurutnya, seluruh bangsa di dunia tidak boleh kehilangan kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan.
Ditegaskan bahwa perdamaian merupakan keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan.
"Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai," ungkapnya.
Muzani menyampaikan kedaulatan merupakan kemampuan bangsa dalam menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya.
Baca juga: Ketua MPR ingatkan ruang publik tak boleh dipenuhi bahasa merendahkan
Konstitusi RI, kata dia, memberikan arah yang sangat jelas, yakni Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka dari itu, lanjutnya, politik luar negeri bebas-aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional sehingga tidak memihak salah satu blok mana pun.
Ketua MPR pun menekankan Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara.
"Dalam bahasa yang sederhana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," katanya.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Baca juga: MPR: Hadirnya DSI perkuat posisi tawar RI dalam perdagangan global
Baca juga: Ketua MPR: Indonesia bisa bertahan karena kekuatan rakyat bersatu
Ia mengatakan serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan lantaran kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap negara wajib dihormati.
"Tidak boleh ada negara mana pun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain," ujar Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh negara agar bisa mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan.
Menurutnya, seluruh bangsa di dunia tidak boleh kehilangan kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan.
Ditegaskan bahwa perdamaian merupakan keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan.
"Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai," ungkapnya.
Muzani menyampaikan kedaulatan merupakan kemampuan bangsa dalam menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya.
Baca juga: Ketua MPR ingatkan ruang publik tak boleh dipenuhi bahasa merendahkan
Konstitusi RI, kata dia, memberikan arah yang sangat jelas, yakni Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka dari itu, lanjutnya, politik luar negeri bebas-aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional sehingga tidak memihak salah satu blok mana pun.
Ketua MPR pun menekankan Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antarnegara.
"Dalam bahasa yang sederhana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," katanya.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Kegiatan tersebut salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Baca juga: MPR: Hadirnya DSI perkuat posisi tawar RI dalam perdagangan global
Baca juga: Ketua MPR: Indonesia bisa bertahan karena kekuatan rakyat bersatu
