Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk suatu pengadilan ad hoc khusus. Pengadilan itu akan difungsikan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Awalnya, Prabowo mengatakan, sejak Danantara dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, sebab Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan.
Ia mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang berjalan tidak semestinya.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.
Karena itu, Prabowo ingin membentuk suatu lembaga pengadilan khusus guna mengusut pelanggaran yang terjadi belakangan.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata dia.
Namun, Prabowo juga ingin memberikan pengampunan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Amnesti diberikan bagi mereka yang sadar. Usulan itu ia serahkan kepada legislatif untuk memutuskan.
"Saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus, untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," ucap Prabowo.
"Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," tambahnya.
Prabowo bilang, sudah terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Seringkali, mereka bahkan memalsukan laporan keuangannya.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita," jelasnya.
Karenanya, Prabowo juga ingin memangkas jumlah perusahaan BUMN menjadi 300 perusahaan.
