JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan ruang publik dipenuhi bahasa yang merendahkan martabat manusia. Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
Muzani mengatakan teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi dengan memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik.
Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan berupa penyebaran kebencian, fitnah, manipulasi informasi, hingga kabar bohong.
BACA JUGA:Di Sidang Tahunan MPR RI, Ahmad Muzani Tegaskan Program MBG Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
"Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya," kata Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Karena itu, Muzani menegaskan ruang publik harus dijaga agar tidak menjadi tempat berkembangnya komunikasi yang merendahkan sesama.
"Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi bahasa yang merendahkan martabat manusia," ujarnya.
Muzani juga mengingatkan agar perbedaan politik tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial antarmasyarakat.
BACA JUGA:Mensesneg Ungkap Ada Kejutan dalam Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR, Apa Isinya?
Ia menilai perbedaan pilihan politik semestinya tidak sampai merusak persahabatan maupun hubungan keluarga.
"Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah keluarga, atau menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa," jelasnya.
Menurut Muzani, demokrasi yang kuat membutuhkan kebebasan berbicara yang disertai tanggung jawab.
Kebebasan berpendapat juga harus dibangun dengan argumentasi, bukan penghinaan terhadap pihak yang berbeda pandangan.
BACA JUGA:Djarot Pastikan Megawati Tak Hadiri Sidang Tahunan DPR/MPR 2026
"Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan bicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan penghinaan," tutur Muzani.
- 1
- 2
- »
