Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berdampak positif terhadap devisa ekspor nasional.
IDXChannel - Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berdampak positif terhadap devisa ekspor nasional. Oleh karena itu, DSI ke depan akan mengawasi seluruh komoditas ekspor strategis nasional.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI melakukan pengawasan terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor dan mengelola devisa sekitar USD14 miliar atau Rp250 triliun. Selain itu, kebijakan ini juga menambah devisa negara hingga USD5 miliar atau Rp90 triliun meski kebijakan baru seumur jagung.
"Hanya dengan tiga komoditas: batu bara, kelapa sawit, dan besi baja ferro alloy, dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar," katanya dalam pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, temuan tambahan devisa ekspor tersebut berasal dari selisih harga yang diekspor dengan yang tercatat. Potensi ini akan diperluas oleh Kepala Negara.
"Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk ke negara," ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa DSI akan memastikan nilai tambah komoditas dinikmati sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Dia menyebut, DSI akan menutup celah selisih harga ekspor untuk komoditas strategis, mengoreksi perbedaan harga, kualitas, dan pembayaran devisa ekspor, serta memperluas pengawasan ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Lalu, DSI juga rencananya akan mengelola seluruh komoditas ekspor strategis nasional.
"Dan sebagaimana yang saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga (batu bara, CPO, dan paduan besi)," katanya.
Mantan Pangkostrad itu menilai, kebijakan pengawasan ekspor tunggal oleh DSI sangat penting agar Indonesia tak lagi dicurangi oleh eksportir. Dia ingin kekayaan sumber daya alam (SDA) dipakai untuk menyejahterakan rakyat.
"Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, Saudara-Saudara. Barang kita, milik kita, orang lain yang menentukan harganya. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar," katanya.
Prabowo menyebut, kebijakan pengawasan ekspor oleh DSI juga diapresiasi lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P Global. Dia menekankan bahwa dirinya siap mendengarkan masukan atas kebijakan ekonomi sepanjang untuk kemaslahatan rakyat.
(Rahmat Fiansyah)
