Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusung gagasan demokrasi hijau (green democracy) yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi guna menjawab tantangan zaman.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, mengatakan pembangunan bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan, di antaranya demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim yang harus dijawab.
"Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan green democracy, yakni sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik, dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi," ujarnya.
Menurut dia, green democracy juga harus mendorong agar proses demokrasi dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih dari negarawan.
"Melalui paradigma green democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tetapi harus menjadi opportunity, sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045," kata Najamudin.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Sidang Tahunan MPR RI tahun ini dihadiri oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 RI Ma'ruf Amin, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pimpinan partai politik.
Baca juga: DPD RI apresiasi DPR akomodir RUU Kepulauan dalam Prolegnas 2026
Baca juga: DPD komitmen menjadi lembaga perajut kebhinekaan daerah
Baca juga: DPD dukung diplomasi internasional Presiden Prabowo
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, mengatakan pembangunan bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan, di antaranya demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim yang harus dijawab.
"Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan green democracy, yakni sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik, dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi," ujarnya.
Menurut dia, green democracy juga harus mendorong agar proses demokrasi dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih dari negarawan.
"Melalui paradigma green democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tetapi harus menjadi opportunity, sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045," kata Najamudin.
Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Sidang Tahunan MPR RI tahun ini dihadiri oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 RI Ma'ruf Amin, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pimpinan partai politik.
Baca juga: DPD RI apresiasi DPR akomodir RUU Kepulauan dalam Prolegnas 2026
Baca juga: DPD komitmen menjadi lembaga perajut kebhinekaan daerah
Baca juga: DPD dukung diplomasi internasional Presiden Prabowo
