JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden Prabowo Subianto mengaku masih terdapat BUMN yang bekerja tidak bertanggung jawab serta tidak mengindahkan kepentingan bangsa dan negara. Ia mengaku heran dengan kondisi tersebut.
“BUMN-BUMN ini kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” kata Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo menyebut pemerintah mempertimbangkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut para pengurus direksi BUMN dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Korupsi Dana MBG Orang Biadab: 'Tak Pantas Kita Hormati'
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus direksi 30 tahun ke belakang, mungkin,” ujarnya.
Prabowo juga membuka opsi pemberian amnesti kepada pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan menunjukkan itikad untuk memperbaiki diri.
Ia mengatakan keputusan mengenai pemberian amnesti tersebut nantinya dapat dibahas dan diputuskan bersama para wakil rakyat di DPR.
“Tadi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan meminta, perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang bertobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” tutur Prabowo.
Prabowo juga menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ia mengingatkan bahwa laporan keuntungan perusahaan tidak boleh sekadar dibuat-buat.
BACA JUGA:Buka Suara Soal Pengadilan Khusus BUMN, Menkum Tegaskan Arahan Prabowo Fokus pada Tata Kelola
“Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus, laporannya untung, ngarang saja itu untungnya,” jelasnya.
Menurut dia, persoalan tersebut juga dapat berdampak pada kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing.
Karena itu, pemerintah berkomitmen menghilangkan berbagai praktik yang dinilai merugikan negara. Prabowo kemudian memaparkan langkah pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah BUMN.
Ia menyebut pemerintah menargetkan hanya mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat.
“Hari ini, kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang kita pertahankan,” ujar Prabowo.
