Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial (Perlinsos) harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.
"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH, dan (BPNT atau Sembako). Telah berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi," kata Prabowo, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).
"Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi," sambungnya.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bansos.
Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang.
"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari," jelas Prabowo.
"Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," sambungnya.
Prabowo menegaskan masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.
"Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," kata Prabowo.
Digitalisasi, lanjut Prabowo, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga bantuan pemerintah dan subsidi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa dan memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung. Keduanya menjadi gambaran nyata dampak program perlindungan sosial.
Salah satunya Susana dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp 700.000 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.
"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," jelas Prabowo.
Selain itu, hadir penerima bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Margarelitha Rohi.
Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, pada usia 38 tahun, Margarelitha masih berdagang sekaligus merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.
"Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi (salah satu) penopang keluarganya," kata Prabowo.
Prabowo menekankan kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," pungkasnya.
(anl/ega)
