JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menghentikan penggunaan APBN untuk membeli barang yang sama.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menilai, pembelian barang yang sama selama ini dilakukan seperti ribuan pembeli yang tidak saling berkoordinasi.
Padahal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari satu kesatuan pemerintahan Republik Indonesia.
Baca juga: Prabowo Hentikan Alokasi Anggaran untuk HUT Kementerian: Lebih Baik untuk Naikkan Gaji Guru
Menurut Prabowo, disiplin fiskal tidak berhenti setelah anggaran disahkan.
Disiplin tersebut harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan, termasuk dalam setiap rupiah yang dibelanjakan.
“Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama,” ungkap dia.
Akibatnya, harga yang dibayar bisa berbeda meski spesifikasinya sama.
Menurut dia, pembelian yang dilakukan berulang dan dalam jumlah terpisah membuat daya tawar pemerintah menjadi lemah.
Padahal, jika pembelian dikoordinasikan, pemerintah dapat memperoleh harga yang lebih baik.
Baca juga: Prabowo Sebut Mobil Listrik Nasional Diproduksi Massal Mulai Akhir 2028
DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat hari ini.Sebanyak 463 anggota DPR dari total 580 orang menghadiri rapat tersebut dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Berdasarkan catatan sekretariat jenderal DPR RI telah hadir 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI, sehingga kuorum telah tercapai,” ujar Puan, Jumat siang.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-1 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
