Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah.
Menurutnya, APBN harus dinilai dari sejauh mana anggaran negara mampu menjawab kebutuhan dan harapan rakyat.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Rapat tersebut menjadi agenda penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden RI.
Puan mengingatkan bahwa APBN merupakan pilihan politik karena menentukan ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, serta manfaat apa yang harus dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti peningkatan signifikan belanja negara dari tahun ke tahun. Pada 2000, APBN berada di kisaran Rp197 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010. Sementara pada 2026, APBN telah mencapai Rp3.842 triliun.
Besarnya anggaran tersebut, kata Puan, tidak otomatis berarti negara telah berhasil apabila manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” kata Puan.
Menurut Puan, angka APBN yang mencapai ribuan triliun rupiah pada akhirnya tidak memiliki arti bagi masyarakat jika belum mampu menyelesaikan persoalan konkret yang mereka hadapi.
Ia menggambarkan kondisi seorang petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga pencari kerja yang harus menghidupi keluarganya.
“Bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” ujar Puan.
Puan menilai arah kebijakan fiskal 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Ia juga menekankan agar berbagai program prioritas nasional 2027 tidak berjalan sendiri-sendiri. Program kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan nasional.
Bagi Puan, pembangunan nasional pada akhirnya bukan semata soal mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus menjadi instrumen negara untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” tegasnya.(faz/iss)
