JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 didesain tetap ekspansif.
Desain itu berpijak pada capaian semester I tahun 2026, di mana pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3 persen (Year-on-Year) hingga akhir Juli 2026, sedangkan belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen (Year-on-Year).
"Capaian pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur," kata Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menekankan, arsitektur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.
Baca juga: Prabowo: Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan Rakyat
Pada tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.
Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid.
"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal," ucap Prabowo.
Kemudian, pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan, begitu pula dukungan untuk petani nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat.
Baca juga: Prabowo Klaim APBN Bisa Berpihak ke Rakyat Sekaligus Tetap Disiplin Fiskal
"Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata dia.
Prabowo juga menjelaskan, RAPBN tahun 2027 difokuskan untuk delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
Program-program tersebut, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
