JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan ataupun pendapatan pribadi yang dilaporkan.
"Data yang dikumpulkan BPS dari Sensus Ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," ujar Prabowo dalam Sidang RUU APBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebut, data tersebut dibutuhkan pemerintah untuk perencanaan kebijakan dan penganggaran negara.
"Data dari Sensus Ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," kata dia.
Baca juga: Prabowo Targetkan Kemiskinan Turun di Rentang 6,0-6,5 Persen Tahun 2027
Prabowo memberikan contoh tentang pentingnya akurasi data ekonomi dalam menghitung rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam RAPBN 2027, kata Prabowo, pemerintah mengasumsikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 27.987 triliun.
Dengan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, rasio defisit APBN diperkirakan mencapai 2,40 persen terhadap PDB.
"Jika pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB," ucap dia.
Baca juga: Prabowo Akan Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah
Namun, angka tersebut masih dapat berubah apabila sensus ekonomi dari BPS menunjukkan ukuran perekonomian Indonesia lebih besar dari asumsi saat ini.
"Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil," tutur Prabowo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
