Presiden Prabowo Subianto menyebut konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 360 triliun.
Potensi efisiensi tersebut berasal dari belanja pengadaan pemerintah yang mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Menurut Prabowo, efisiensi dapat mencapai 30 persen jika konsolidasi dilakukan secara luas dan disiplin.
"Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp 360 triliun,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan penyampaian RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan disiplin fiskal tidak hanya dilakukan saat anggaran disahkan. Menurut dia, pengawasan harus berlanjut hingga tahap pelaksanaan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat maksimal.
Dia menyoroti masih banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membeli barang serupa secara terpisah. Kondisi tersebut membuat pemerintah berpotensi mendapatkan harga yang berbeda meski barang dan spesifikasinya sama.
“Spesifikasinya sama tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah daya tawar negara menjadi lemah,” ujarnya.
Menurut dia, pengadaan barang pemerintah perlu dilakukan secara lebih terkoordinasi. Pemerintah pusat dan daerah dinilai memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika kebutuhan barang dan jasa dikonsolidasikan.
Prabowo mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah secara terpisah.
Menurut dia, harga IFP yang sebelumnya dibeli pemda berada di kisaran Rp 150 juta per unit. Setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah bisa mendapatkan harga sekitar Rp 26 juta per unit.
“Karena itu saya melaporkan di sini pemerintah akan segera mengkonsolidasikan barang dan jasa yang serupa,” tutupnya.
