Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan perusahaan pelat merah.
Prabowo menyebut langkah tersebut dilakukan karena sejumlah BUMN dinilai tidak memberikan keuntungan dan justru membebani keuangan negara.
"Saat ini kita telah menutup 290 BUMN dari 1.074 perusahaan yang ada," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan menjadi maksimal 300 perusahaan hingga akhir 2026. Dengan demikian, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam proses restrukturisasi tersebut.
"(Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan perampingan BUMN juga telah memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran. Hingga saat ini, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas.
"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar Rp50 triliun," katanya.
Baca Juga: Prabowo Buka Opsi Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Ada Apa?
Baca Juga: Prabowo Pangkas BUMN Jadi 300 Perusahaan, 750 Lebih Bakal Ditutup
Baca Juga: Realisasi Investasi Semester I-2026 Tembus Rp1.010 Triliun, Prabowo Optimistis Ekonomi Tumbuh 6%
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut terus meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. Prabowo mengatakan dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
"Target kita 31 Desember 2026, kita harus menghemat Rp70 triliun lebih," kata Prabowo.
Ia mencontohkan penghematan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
