Prabowo Subianto Presiden menyampaikan pesan politik yang cukup menarik saat memaparkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Di tengah pidatonya, Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi khusus kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pernyataan itu disampaikan setelah Prabowo berbicara mengenai hubungan pemerintah dan DPR dalam menjalankan agenda pembangunan.
Prabowo menilai kerja sama antara pemerintah dan parlemen saat ini berjalan semakin sinergis. Menurut dia, perbedaan pandangan dan fungsi pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menghambat kerja pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya berterima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, kerja sama tersebut bukan berarti pemerintah menginginkan hilangnya fungsi kontrol DPR. Sebaliknya, Prabowo menyebut kritik dan pengawasan tetap diperlukan dalam sistem demokrasi.
“Kita harus diawasi, kita harus dikritik, tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta DPR segera membahas ketentuan mengenai penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Ia berharap aturan tersebut dapat segera diterbitkan untuk mendukung pengelolaan komoditas strategis nasional.
Namun, bagian yang cukup mencuri perhatian adalah ketika Prabowo secara khusus menyebut PDIP.
“Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen. PDIP susah tidak mendukung ini soalnya,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Prabowo melihat sejumlah agenda ekonomi pemerintah memiliki titik temu dengan gagasan ekonomi kerakyatan yang selama ini identik dengan tradisi pemikiran politik PDIP.
Prabowo sebelumnya kerap menggunakan istilah “Prabowonomics” untuk menggambarkan arah kebijakan ekonominya. Namun dalam pidatonya kali ini, ia justru mengaitkan kebijakan tersebut dengan konsep “Marhaen” yang memiliki akar kuat dalam pemikiran politik Soekarno.
Di hadapan para anggota DPR, Prabowo juga kembali menekankan pentingnya mempercepat kerja pemerintah. Baginya, demokrasi dan pengawasan tetap harus berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat.(faz/iss)
