JAKARTA,KOMPAS - Di tengah isu reshuffle kabinet, para sekretaris jenderal partai politik dari koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto berkumpul di kediaman Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, di Jakarta, Kamis (13/8/2026) malam. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
Para sekretaris jenderal yang hadir antara lain dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Hanya Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak bisa hadir dalam acara tersebut. Adapun dari Partai Gerindra, selain Sugiono, hadir pula Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi.
Menurut Sugiono, pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi dan momentum untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi antarparpol koalisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Pertemuan ini merupakan silaturahmi yang selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Sugiono melalui keterangan tertulis.
Kehadiran para sekjen dari partai Koalisi Indonesia Maju merupakan bentuk komunikasi politik yang terus dijaga dalam mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.
Sugiono yang kini menjabat pula sebagai Menteri Luar Negeri menilai, peringatan Hari Kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa harus diisi melalui kerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Ia menyampaikan, pemerintahan Presiden Prabowo terus berupaya menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Penyelesaiannya membutuhkan kesinambungan kebijakan, konsistensi, serta dukungan dari berbagai elemen bangsa.
“Berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini tidak muncul dalam waktu singkat. Ada masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, memperbaikinya juga membutuhkan waktu, kesinambungan, dan kerja bersama. Tidak semua persoalan bangsa dapat diselesaikan hanya dalam satu periode pemerintahan,” tutur Sugiono.
Dalam pertemuan, para sekjen partai dikabarkan bertukar pandangan mengenai perjalanan pemerintahan Prabowo serta tantangan pembangunan ke depan. Sugiono pun menekankan pentingnya dukungan politik yang konstruktif agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Pemerintah membutuhkan dukungan yang konstruktif, sekaligus masukan dan pengawasan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Tujuan akhirnya harus tetap sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” katanya.
Pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menjaga komunikasi antara pimpinan partai politik. Sugiono berharap silaturahmi dapat memperkuat suasana politik yang sejuk, dewasa, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan rakyat.
“Kita ingin menjaga agar komunikasi politik tetap terbuka dan suasana kebangsaan tetap sejuk. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi memastikan setiap perbedaan tetap ditempatkan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Sugiono menambahkan, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata. Seluruh elemen politik diharapkan dapat mengambil bagian dalam memperkuat pembangunan serta menjaga persatuan nasional.
Sekjen Golkar Sarmuji membenarkan pertemuan di rumah Sugiono tersebut. “Silaturahmi saja. Refleksi menjelang 17 Agustus, memastikan langkah pembangunan mendekati cita-cita kemerdekaan,” tuturnya.
Begitu pula disampaikan oleh Sekjen PKS Muhammad Kholid. “Sudah lama memang kami ingin silaturahim, saling tukar pikiran, saling support sebagai sesama anggota partai koalisi,” katanya.
Pertemuan para sekjen partai dalam Koalisi Indonesia Maju ini terjadi di tengah isu reshuffle kabinet. Isu ini mencuat setelah menurunnya kepercayaan publik pada Presiden Prabowo plus adanya sejumlah posisi lowong di kursi wakil menteri.
Contohnya, Wakil Menteri Pertanian belum diisi sejak Sudaryono didaulat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri. Kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga kosong setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan izin tinggal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Adapun penurunan kepercayaan publik pada kinerja Presiden Prabowo terlihat dari survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis, Minggu (26/7/2026). Dari hasil survei pada 5-19 Juli 2026 dengan jumlah responden sebanyak 749 orang itu, publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo sekitar 51 persen, sedangkan yang kurang atau tidak puas mencapai 46,9 persen.
Angka itu menurun dibandingkan survei SMRC periode November 2025 dan Maret 2026. Pada November 2025, angka kepuasan pada kinerja Prabowo masih tinggi atau mencapai 81,2 persen, sedangkan pada survei Maret, 66,4 persen.
Namun, pada Jumat (7/8/2025), Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan, Presiden Prabowo belum berencana untuk merombak Kabinet Merah Putih.
”Kalaupun kemudian akan ada perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah pada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” ungkapnya.
