Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
IDXChannel - Pemerintah menganggarkan Rp549,9 triliun untuk belanja Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, jumlah tersebut naik 8,2 persen jika dibandingkan dengan yang disiapkan untuk 2026 yaitu sebesar Rp508,2 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp549,9 triliun terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP, penanganan bencana, subsidi BBM, kuliah dan subsidi KUR," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).
Dari total Rp549,9 triliun, sebanyak Rp422,5 triliun dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga, Rp88,1 triliun melalui belanja non-kementerian/lembaga, dan Rp39,4 triliun melalui transfer ke daerah.
Kebijakan perlinsos 2027 mencakup kelanjutan sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta PBI JKN. Pemerintah juga akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan digitalisasi bantuan sosial.
Selain itu, pemerintah menekankan percepatan graduasi penerima bantuan melalui sinergi dengan program pemberdayaan dan pendidikan sekolah, sekaligus memperkuat perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan siklus hidup masyarakat.
Dalam rencana pemanfaatannya, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako bagi 17,8 juta KPM, serta bantuan sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang. Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga ditujukan bagi 74,8 juta orang, sementara subsidi jenis BBM tertentu tercatat sebesar 20,0975 ribu kiloliter.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan perlindungan sosial untuk PIP bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Untuk sektor kesehatan, anggaran diarahkan bagi PBI JKN sebanyak 96,8 juta peserta serta PBPJ dan BP Kelas III bagi 49,6 juta peserta.
Sementara dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemerintah menyiapkan subsidi KUR bagi 5,1 juta debitur. Pemerintah menegaskan bahwa belanja perlindungan sosial 2027 akan difokuskan pada belanja yang tepat sasaran, inklusif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(NIA DEVIYANA)
