JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden RI Prabowo Subianto menyebut banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak produktif dan terus merugi. Karena itu, sejak awal pemerintahannya hingga hari ini, sebanyak 290 dari 1.074 BUMN telah ditutup.
“Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, penutupan 290 BUMN itu telah menghemat biaya operasional hingga Rp50 triliun. Ini di antaranya terdiri dari gaji direksi, biaya perjalanan dinas, sewa gedung, dan sewa mobil.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Pegadaian dalam Pidato Sidang Tahunan MPR 2026
"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun," tuturnya.
Ia pun menargetkan pemerintah akan menutup lagi sekitar 750 BUMN yang tidak produktif hingga akhir tahun 2026. Presiden ingin jumlah BUMN paling banyak hanya 300 perusahaan.
“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. (Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ucapnya.
Prabowo menilai besarnya uang yang dihemat ini dapat dimanfaatkan untuk hal lain seperti renovasi sekolah dan pembangunan puskesmas.
BACA JUGA:Pidato Prabowo Jadi Momentum, Mukhtarudin Dorong Pekerja Migran Indonesia Makin Berkualitas
“Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara. Ia juga menyampaikan gagasannya agar dibentuk badan ad hoc khusus untuk mengusut jajaran direksi BUMN periode 30 tahun sebelumnya.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang. Mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi Majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujar Prabowo.
