Polemik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Pernyataan Jokowi yang meminta Roy Suryo Cs membawa perkara ke sidang pokok justru dibalas dengan pernyataan tajam.
Diketahui, Roy Suryo memang mengajukan praperadilan berjilid-jilid hingga empat kali sehingga kasus ijazah palsu tak kunjung masuk sidang pokok perkara. Meski begitu, Roy Suryo menilai orang yang menyampaikan tantangan terhadapnya tidak memahami hukum acara pidana.
"Kami juga menantang, menjawab, kan ada orang di sana bilang 'kalau berani ya langsung pokok perkara'. Orang itu tidak mengerti hukum, saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak mengerti hukum, biar baca dulu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )," kata Roy Suryo kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Soal Sayembara Ijazah Gibran, PSI: Tersangka Kok Menuding Orang Lebih Bersih
Menurut Roy, keberadaan proses praperadilan memiliki konsekuensi terhadap persidangan pokok perkara. Ia berpendapat sidang pokok seharusnya ditunda ketika proses praperadilan berlangsung, sebagaimana yang menurutnya telah diatur dalam undang-undang.
Karena itu, Roy menilai ajakan untuk langsung mengikuti sidang pokok perkara justru berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau ada yang namanya praperadilan, itu menunda pokok perkara, kalau dia melakukan, malah nabrak, menyuruh, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap," ujarnya.
"Orang yang ada di Solo itu, saya nggak tahu siapa yang ada di Solo itu, tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara," imbuh Roy.
Baca Juga: Eks Wamen: Diminta Ijazah SMA Saja Kok Sulit Sekali Mas Gibran? Tinggal Tunjukkan Selesai
Sebelumnya, Jokowi memang meminta perkara tudingan ijazah palsu segera diuji melalui persidangan pokok. Jokowi menilai jika Roy Suryo maupun terdakwa lain, dokter Tifa, benar-benar yakin dengan tudingan mereka dan mempunyai bukti yang kuat, bukti tersebut semestinya dibawa ke persidangan. Menurut Jokowi, rangkaian praperadilan justru dapat membuat penyelesaian perkara semakin panjang.
"Ya, kalau kalau yakin 100 persen palsu mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah praperadilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai," kata Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2026).
Jokowi juga memastikan dirinya tidak akan menghindari proses persidangan apabila dibutuhkan. Ia bahkan menyatakan siap hadir sekaligus membawa dokumen pendidikan yang dimilikinya untuk diperlihatkan dalam proses hukum.p
"Hadir. Kan sudah saya sampaikan saya akan hadir. Membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan semuanya akan kita tunjukkan," ujar dia.
