Jakarta, VIVA – Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang akan dihadapi Gubernur Bank Indonesia (BI) baru nantinya.
Dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official, Bambang membeberkan salah satu tantangan BI adalah menjaga stabilitas rupiah di tengah cadangan devisa Indonesia yang menurut dia tidak terlalu besar. Kondisi tersebut membuat ruang bagi bank sentral untuk menggunakan berbagai instrumen dalam menjaga nilai tukar menjadi terbatas.
“Ya, intinya seorang Gubernur BI, Gubernur Bank Indonesia ya dalam hal ini, yang cadangan devisanya tidak besar-besar benar, ya, karena sekarang mungkin setara lima setengah bulan kebutuhan impor, maka memang tidak banyak opsi yang bisa dilakukan,” kata Bambang dikutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Eks Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas itu kemudian menjelaskan bahwa BI tetap perlu berupaya memperkuat rupiah dengan menjaga inflasi dan menggunakan instrumen seperti intervensi pasar maupun kebijakan suku bunga.
- dok. istimewa
“Indonesia itu bisa lebih baik dari yang sekarang, gitu ya. Artinya kondisi rupiahnya harusnya bisa lebih menguat, selalu memperhatikan inflasi setiap bulan, jaga stabilitas melalui intervensi, melalui kenaikan tingkat bunga, dan seterusnya. Nah, sekali ditambah dengan ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bambang.
Oleh karena itu, menurut Bambang, BI tidak hanya menghadapi tugas menjaga stabilitas moneter. Bank sentral juga dituntut memainkan peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ia pun menilai pergantian Gubernur BI tidak serta-merta membuat kerja bank sentral terganggu. Sebab, pengambilan keputusan di BI tidak berada di tangan gubernur seorang diri, melainkan dilakukan melalui Dewan Gubernur.
“Dan mereka sudah ada bagiannya masing-masing, gitu. Dan setiap keputusan, misalnya apakah mau naikin tingkat bunga, menurunkan tingkat bunga, atau barangkali melakukan berbagai macam intervensi di pasar keuangan, itu ditentukan oleh Board of Governors. Jadi bukan si gubernur sendirian memutuskan atau punya hak veto, enggak ada,” lanjutnya.
Menurut Bambang, gubernur memang memiliki posisi untuk mengambil keputusan terakhir apabila diperlukan. Namun, pada dasarnya keputusan BI tetap diambil secara bersama-sama.
