Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Jumat (14/8/2026), menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Di hadapan para Anggota DPR RI, Presiden mengatakan, disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada waktu anggaran negara disahkan.
Tapi, harus diterapkan sampai tahap pelaksanaan dan penggunaan setiap Rupiah dalam APBN.
Menurut Prabowo, Pemerintah berkomitmen memperkuat efisiensi belanja negara melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa.
“Salah satu persoalan yang selama ini menyebabkan belanja Pemerintah kurang efisien adalah pola pengadaan barang yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Barang dengan spesifikasi yang sama, sambungnya, dibeli oleh banyak instansi dengan harga berbeda-beda. Sehingga melemahkan daya tawar Pemerintah sebagai sebuah kesatuan.
Maka dari itu, Pemerintah mendorong konsolidasi pengadaan dengan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan pemerintah daerah sudah menghasilkan efisiensi sekitar 20,86 persen pada tahun 2025.
“Untuk tahun 2026 efisiensi diproyeksikan mencapai 25,43 persen atau senilai Rp360 triliun,” tegas Kepala Negara.
Kemudian, Presiden menyebut contoh konkret yaitu pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel.
Sebelumnya, perangkat tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah seharga Rp150 juta per unit.
“Sesudah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah mendapat harga sekitar Rp26 juta per unit. Itu sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan sampai wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal,” katanya.
Untuk memperkuat kebijakan itu, Pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah.
Presiden meminta dukungan DPR RI untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang lebih terkoordinasi dan efisien.
Dalam skema baru, nantinya kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan.
Seluruh proses juga berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.
Presiden menilai, penghematan belanja Pemerintah akan menciptakan ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Dana hasil efisiensi bisa dialihkan untuk memperbaiki ruang kelas dan sekolah, merenovasi puskesmas, membangun dan memperkuat rumah sakit, hingga menyediakan alat-alat kesehatan.(rid/ris/iss)
