KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan yang digulirkan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Said mengingat beberapa program pemerintah sebenarnya memiliki target yang rasional dan dapat dicapai, tetapi kerap memicu kesalahpahaman di masyarakat akibat narasi yang disampaikan secara parsial.
Ia menilai, kelemahan komunikasi publik saat ini umumnya terjadi di tingkat kementerian atau jajaran eksekutor yang kurang optimal dalam menjelaskan peta jalan kebijakan secara utuh.
Baca juga: Politik Populis dan Etika Komunikasi Publik di Era Digital
“Problem pemerintah saat ini, komunikasi publiknya memang perlu ditata. Jajaran eksekusi di kementerian ini yang seakan-akan melimpahkan semuanya ke Presiden. Nah, mandek-nya di situ komunikasi ini,” ujar Said dalam tayangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (14/8/2026).
Padahal, ia meyakini masyarakat akan sangat terbuka dan dapat menerima berbagai program strategis pemerintah apabila disosialisasikan secara terbuka, mulai dari visi utama, tata kelola, hingga target dampaknya.
“Kalau disampaikan komunikasi itu apa adanya, apa mimpi Presiden, kebijakannya seperti apa yang disepakati dengan DPR, tata kelola yang dilakukan seperti apa, target serta output dan outcome-nya bagaimana, masyarakat pasti bisa menerima,” ungkap Said.
Baca juga: Prabowo Bertekad Jadi Presiden yang Mulai Proyek Giant Sea Wall Pantura Jawa
Luruskan narasi KDMPSalah satu contoh konkret kesalahpahaman publik akibat minimnya kejelasan informasi adalah polemik mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk perdebatan beban gaji pegawai KDMP terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Said meluruskan bahwa keberadaan KDMP sejatinya dirancang untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran hingga ke tingkat desa, bukan untuk membebani keuangan negara secara langsung.
“KDMP ini tidak ada hubungannya dengan APBN secara langsung. Koperasi di desa ini hadir supaya jenis-jenis subsidi tertentu, seperti pupuk dan LPG 3 kilogram (kg), bisa langsung sampai ke sasaran. Ini penting, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Balon Udara Bertema Program Prabowo Hiasi Alun-alun Wonosobo, Ada Motif MBG hingga KDMP
Said mengatakan, pemerintah memang bersikap hati-hati dan terus mematangkan skema mitigasi risiko dalam operasional KDMP, termasuk pelibatan kepala desa, agar tidak mengulang kendala operasional yang sempat terjadi pada tahap awal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Mitigasi itu wajib, tidak boleh tidak ada. Kita tidak ingin kegagalan terulang seperti di awal-awal MBG. Oleh karena itu, pemerintah relatif hati-hati pada titik Koperasi Merah Putih,” tambah Said.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
