jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di depan MPR pada Jumat (14/8).
Menurutnya, pidato Presiden Prabowo sangat mengesankan. Pidato Presiden Prabowon, sambungnya, realistik, karena berbasis data dan proyektif berbasis kinerja.
BACA JUGA: Versi Idrus, Tuntutan Mahasiswa dan Ucapan Prabowo Punya Titik Temu
Idrus mengatakan Presiden Prabowo tak semata-mata menyampaikan laporan capaian pemerintah saja di depan majelis, tetapi juga pidato yang kuat muatan motivatifnya.
“Pidato beliau kuat membangun kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi, bergerak maju, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan,” tuturnya.
BACA JUGA: Apresiasi & Catatan Kritis Habib Aboe untuk Pidato Presiden Prabowo soal RAPBN 2027
Di hadapan Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo dengan meyakinkan menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang kuat untuk melakukan transformasi di berbagai bidang.
Pertumbuhan ekonomi, investasi, reformasi kelembagaan, penataan BUMN, swasembada, hilirisasi, efisiensi pemerintahan, dan penguatan pengawasan sudah berada dalam satu garis kebijakan strategis.
BACA JUGA: Pasang Target Ambisius, Prabowo Ingin Ekonomi 2027 Tumbuh 6%
Presiden Prabowo, dalam pandangan Idrus, telah menegaskan bahwa episentrum dari seluruh transformasi yang dilakukannya bermuara pada satu tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah secara optimal mengarahkan geliat ekonomi produktif, kemandirian, dan daya saing bangsa demi mencapai target tersebut.
Salah satu contoh yang dikedepankan Presiden misalnya, swasembada solar. Pemerintah secara resmi meluncurkan mandatori B50, yaitu bahan bakar dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit.
Kebijakan ini memungkinkan penghentian impor produk solar; padahal sebelumnya Indonesia masih mengimpor sekitar 3–4 juta kiloliter solar per tahun.
"Hal ini bukan sekadar tentang swasembada BBM, melainkan wujud nyata swasembada yang berbasis pada potensi sumber daya dalam negeri," tegasnya.
Indonesia memiliki sumber daya kelapa sawit yang sangat melimpah. Selama ini, kebutuhan energi diesel sangat bergantung pada minyak bumi dan impor.
Melalui penerapannya, program B50 mampu menggantikan sebagian kebutuhan tersebut dengan bahan baku domestik, sekaligus mentransformasi kekayaan alam nasional menjadi fondasi kedaulatan energi.
Dalam Kacamata Idrus, Presiden sendiri ketika meluncurkan B50 menekankan bahwa kemandirian energi merupakan bagian dari kedaulatan bangsa dan bahwa Indonesia harus mampu menggunakan kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyat sendiri.
“Dengan program ini, devisa tidak lagi tersedot ke luar negeri, melainkan berputar dan memperkuat ekonomi dalam negeri," tutur Idrus.
Idrus juga menelaaah empat lapisan makna yang bisa kita simak dari pembacaan atas pidato presiden.
Pertama, pidato itu kuat membangun economic confidence. Presiden tidak sekadar mengatakan ekonomi tumbuh, tetapi ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi dan ditopang oleh beberapa hal, di antaranya; investasi dan penciptaan lapangan kerja, langkah terobosan yang dilakukan – dan akan dilakukan.
Ini, menurut Idrus, penting digaris bawahi, karena seperti juga kata presiden, ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka makro.
Dalam pidatonya, Presiden bahkan menekankan bahwa pertumbuhan tinggi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi rakyat lapisan bawah.
“Dengan demikian pertumbuhan ditempatkan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan tujuan pada dirinya sendiri," lanjutnya.
Kedua, sambungnya, ada pesan kuat bahwa pemerintah dengan sangat sungguh-sungguh, sistematis dan secara progresif melakukan transformasi struktural.
Ini merupakan bagian yang sangat penting. Pemerintah tidak hanya ingin menjaga ekonomi yang sudah berjalan, tetapi mengubah struktur ekonomi agar lebih produktif, mandiri, efisien, berdaya saing, berdaya swasembada serta berorientasi pada kesejahteraaan rakyat.
Oleh karena itu, isu swasembada pangan dan energi, hilirisasi, reformasi BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial muncul sebagai bagian dari satu arsitektur besar.
Pidato hari ini, menurut Idrus, dengan lugas memaparkan bagaimana reformasi BUMN dan pengelolaan sumber daya alam ditempatkan sebagai bagian dari capaian dan agenda transformasi pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.
Ketiga, transformasi itu berlangsung bersamaan dengan reposisi Indonesia terhadap perubahan dunia. Ini semacam transformasi domestik yang dibaca dalam perspektif perubahan konstelasi global. Dunia sedang mengalami perubahan geopolitik, perang dagang, fragmentasi rantai pasok, kompetisi teknologi, dan perebutan sumber daya.
Maka Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar; Indonesia harus menjadi produsen, pemilik nilai tambah, dan pemain dalam rantai ekonomi global.
Idrus melihat, Prabowo dengan sangat meyakinkan mempertegas bahwa transformasi ekonomi dilakukan dengan orientasi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor.
Keempat, dan ini yang penting menjadi perhatian, presiden dengan tegas dan gamblang menegaskan bahwa pusat gravitasi seluruh kebijakan tetap diletakkan pada rakyat.
“Itu artinya efisiensi bukan efisiensi demi birokrasi; reformasi bukan reformasi demi organisasi; investasi bukan investasi demi angka; hilirisasi bukan sekadar membuka kreatifitas ekonomi baru; pertumbuhan bukan sekadar membangun angka makro. Semuanya harus bermuara pada kesejahteraaan rakyat Indonesia. Ini merupakan komitmen ideologis yang kuat," katanya.
"Inilah yang membuat pidato tersebut mempunyai dimensi ideologis: pembangunan memperoleh legitimasi bukan karena pemerintah mampu menghasilkan banyak program, melainkan karena seluruh proses itu pada akhirnya meningkatkan harkat, daya hidup, kesempatan, dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Karena itu, seluruh yang menjadi program pemerintah hari ini, secara konseptual bisa dikata, “Pemerintah sedang berada dalam proses transformasi.”
Menyimak substansi pidato Presiden, Idrus melihat secara nyata, tekad kuat Presiden dalam mengubah nasib rakyat Indonesia.
"Berangkat dari sini, cara negara bekerja, wabil khusus para pembantu Presiden selaku eksekutor kebijakan, harus profesional bekerja optimal. Dengan demikian, apa yang menjadi tekad Presiden dapat qabul dengan ijab-nya untuk mengubah nasib rakyat," tegas Idrus. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
