Anggaran negara harus diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memangkas pengeluaran yang dinilai tidak efisien, termasuk anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian, pemerintah daerah, maupun berbagai seremoni besar.
Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” kata Prabowo.
Menurut dia, anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk kegiatan seremonial lebih baik dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah dan rumah sakit serta peningkatan kesejahteraan guru.
“Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun-ulang tahun besar-besaran lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara-upacara,” tegasnya.
Prabowo mengatakan efisiensi anggaran harus menjadi bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah. Ia berpesan tidak boleh ada proyek yang menyerap anggaran besar tetapi memberikan manfaat yang kecil untuk masyarakat.
“Saya mengajak DPR RI, DPD RI seluruh lembaga negara, pemerintah daerah dunia usaha perguruan tinggi pekerja, petani, nelayan tenaga kesehatan guru dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama kita akan melaksanakannya dengan disiplin tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” katanya.
Dia menekankan, setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki tujuan dan ukuran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang menjalankannya.
“Setiap rupiah harus memiliki tujuan setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggung jawaban,” katanya.
Prabowo juga berharap pemerintah daerah menerapkan prinsip serupa. Ia meminta provinsi serta kabupaten/kota tidak mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran.
Prabowo berharap prinsip efisiensi tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan RAPBN 2027. Ia meminta proses pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan konstruktif serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka konstruktif berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
