Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat serapan belanja daerah hingga 31 Juli 2026 sebesar Rp538,6 triliun atau 42,5 persen. Serapan belanja tahun ini tercatat lebih tinggi dibandingkan 31 Juli 2025.
"Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, pada periode yang sama, 31 Juli 2025 sebanyak 41,7 persen. Meskipun angkanya sedikit tinggi, Rp576 triliun," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam program Breaking News Metro TV, Jumat, 14 Agustus 2026.
Jumlah belanja daerah tersebut bersumber dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan tambahan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto yang dikirimkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada 5 Agustus 2026, sebesar Rp18,9 triliun.
Baca Juga :
Belanja daerah tersebut digunakan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan untuk belanja kebutuhan pegawainya. Terutama untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Sebagian besar masalahnya, saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah," kata Tito.
Meskipun serapan belanja daerah naik, pendapatan asli daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Hingga 31 Juli 2026, total PAD tercatat Rp606,8 triliun.
"Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, pada waktu yang sama, Rp691,8 triliun," ucap Tito.
