REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, memastikan belum akan menetapkan status siaga darurat kekeringan di wilayahnya. Keputusan ini diambil meskipun data terbaru menunjukkan dampak kemarau panjang yang terus meluas dan menyebabkan ribuan keluarga mengalami krisis air bersih.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiah menyatakan bahwa kondisi kekeringan di lapangan dinilai masih terkendali. Pihaknya masih menunggu arahan dan data pemantauan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum mengambil langkah penetapan status kebencanaan.
"Karena kita belum ada juga arahan atau bahan dari BMKG, dan sekarang memang kita belum menetapkan status siaga darurat di wilayah kita. Terkait pengajuan status siaga darurat dari BPBD, dokumen tersebut masih dalam tahap kajian," ujar Bupati di Serang, Jumat.
Bantuan Air Bersih Terus Disalurkan
Meski status darurat belum diberlakukan, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Serang tidak tinggal diam. Pemerintah daerah terus berjibaku turun langsung ke lapangan untuk menangani dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.
Penyaluran bantuan pasokan air bersih dilakukan secara masif dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral. Berbagai pihak dikerahkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kemarin juga banyak bantuan dari TNI, Polri, kemudian kita juga telah menggerakkan dari PDAM dan mitra-mitra strategis untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih," jelasnya.
Dampak Meluas ke Tujuh Kecamatan
Sementara itu, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat perluasan wilayah terdampak. Tercatat sebanyak 6.745 Kepala Keluarga (KK) kini mengalami krisis air bersih.
Jumlah kecamatan yang terdampak pun bertambah menjadi tujuh kecamatan, meningkat dari kondisi sebelumnya yang hanya melanda lima kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kemarau panjang kian meluas di Kabupaten Serang.
