Pemerintah menyiapkan tiga mesin pertumbuhan ekonomi untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia pada 2027. Fokusnya mencakup pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, penguatan sektor yang tahan terhadap gejolak, serta peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mesin pertama akan diarahkan pada sektor bernilai tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah juga akan memperkuat keterkaitan antarindustri, termasuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.
"Ke depan di tahun 2027, mesin pertumbuhan sektoral dalam rangka KEM PPKF itu mesin pertumbuhan yang berbasis pada transformasi, yaitu satu, sektor bernilai tinggi seperti digitalisasi dan semikonduktor dan AI," kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027, Jumat (14/8/2026).
Mesin kedua menyasar revitalisasi sektor yang resilien, terutama pertanian dan energi. Pemerintah juga mendorong pembentukan bursa komoditas mineral agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri.
"Kemudian yang kedua, revitalisasi sektor resilien seperti pertanian dan energi termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," ujarnya.
Adapun mesin ketiga berfokus pada penguatan investasi dan ekspor melalui deregulasi, penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking), optimalisasi perjanjian perdagangan internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Baca Juga: Bos Danantara Ungkap Alasan Tempatkan PFII di Jakarta dan Bali
Baca Juga: Airlangga Mau Indonesia Tiru India Kembangkan UMKM
Baca Juga: Tak Ada Kenaikan Gaji atau Tunjangan, Isu Kesejahteraan Guru Tak Muncul dalam Pidato Prabowo
Strategi tersebut disiapkan di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih solid. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun.
Untuk memastikan ketiga mesin tersebut berjalan, pemerintah akan mengombinasikan kebijakan fiskal, moneter, stabilitas ekonomi, dan investasi dengan melibatkan Danantara serta sektor swasta.
Pemerintah juga menetapkan empat fondasi utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, serta APBN yang prudent dan berkelanjutan.
