Ada bagian menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2026). Ketika berbicara mengenai arah ekonomi Indonesia, Presiden menyebut Marhaenisme, sebuah gagasan yang hampir satu abad lalu lahir dari pergulatan pemikiran Bung Karno tentang nasib rakyat kecil.
Penyebutan itu menarik karena membawa kembali sebuah pemikiran lama ke tengah persoalan ekonomi Indonesia hari ini. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah kita masih mengenal istilah Marhaenisme, melainkan apakah cara berpikir Bung Karno masih relevan ketika masyarakat, teknologi dan struktur ekonomi telah berubah begitu jauh.
Bagi sebagian generasi hari ini, kata Marhaen mungkin terdengar seperti istilah dari buku sejarah atau pidato politik masa lalu. Padahal cerita kelahirannya sederhana dan manusiawi, berangkat dari perjumpaan Bung Karno dengan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.
Dari Petani Marhaen ke Pekerja Digital
Dalam autobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno menceritakan perjumpaannya dengan seorang petani ketika ia masih muda dan tinggal di Bandung. Bung Karno bertanya tentang tanah yang sedang dikerjakan, alat pertanian yang digunakan, dan hasil pertaniannya. Tanah itu miliknya sendiri, demikian pula alat kerja dan hasilnya. Ketika ditanya siapa namanya, petani itu menjawab: Marhaen.
Percakapan tersebut membekas karena di hadapan Bung Karno berdiri seorang manusia yang mempunyai alat produksi dan bekerja dengan tenaganya sendiri, tetapi kehidupannya tetap miskin. Dari pengalaman itu Bung Karno menemukan gambaran yang menurutnya lebih sesuai untuk membaca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan gambaran proletariat yang berkembang dalam masyarakat industri Eropa.
Banyak rakyat Indonesia ketika itu mempunyai alat produksi dalam skala kecil. Petani mempunyai tanah dan cangkul, nelayan mempunyai perahu, pedagang mempunyai warung, sementara pengrajin mempunyai perkakasnya sendiri. Mereka bekerja dan menghasilkan sesuatu, tetapi struktur ekonomi membuat hasil kerja tersebut belum mampu membawa mereka menuju kehidupan yang sejahtera.
Hampir seratus tahun kemudian, kisah itu masih terasa dekat. Petani mungkin telah menggunakan traktor kecil, nelayan menggunakan perahu bermesin, warung menerima pembayaran digital, sementara pengemudi ojek daring mempunyai sepeda motor dan telepon pintar. Alat produksinya berubah, tetapi persoalan dasarnya masih dapat dikenali: seseorang bekerja keras dan mempunyai alat kerja, namun posisi tawarnya lemah dalam struktur ekonomi yang jauh lebih besar daripada dirinya.
Marhaen hari ini dapat berupa petani yang memiliki sawah tetapi terus berhadapan dengan biaya produksi dan ketidakpastian harga panen. Ia dapat berupa nelayan yang mempunyai perahu tetapi penghasilannya tergerus harga bahan bakar dan panjangnya rantai perdagangan, atau pelaku UMKM yang bekerja setiap hari tetapi sulit memperoleh modal dan memperluas pasar.
Ekonomi digital bahkan menghadirkan wajah Marhaen yang baru. Seorang pengemudi aplikasi mempunyai kendaraan dan telepon genggam, tetapi tarif, algoritma dan akses terhadap konsumennya ditentukan oleh sebuah sistem yang berada di luar kendalinya. Bung Karno tentu tidak pernah mengenal algoritma atau platform economy, tetapi pertanyaannya masih dapat digunakan: siapa yang mempunyai kekuatan terbesar dalam hubungan ekonomi dan seberapa besar orang yang bekerja menikmati nilai yang dihasilkannya?
Di situlah relevansi Marhaenisme seharusnya ditempatkan. Setiap zaman mempunyai bentuk ketimpangan dan hubungan produksi yang berbeda, sehingga setiap generasi mempunyai tugas menemukan siapa Marhaen pada zamannya dan kekuatan apa yang membuat mereka sulit berkembang.
Kemerdekaan dan Kemampuan Rakyat
Cara pandang tersebut berhubungan erat dengan bagaimana Bung Karno memahami kemerdekaan. Dalam Mencapai Indonesia Merdeka yang ditulis pada 1933, Bung Karno menyebut Indonesia merdeka sebagai "suatu jembatan-sekalipun suatu jembatan emas". Kemerdekaan membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk membangun masyarakatnya sendiri, sementara pekerjaan yang lebih panjang justru dimulai setelah jembatan itu berhasil diseberangi.
Bung Karno memperhadapkan kemungkinan mengenai apa yang terjadi di seberang jembatan tersebut: apakah bangsa ini menuju keselamatan Marhaen atau kembali kepada kesengsaraan Marhaen. Pertanyaan mengenai siapa yang menikmati kemerdekaan dengan demikian telah hadir dalam pemikirannya jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
Dari sini kita dapat memahami mengapa Bung Karno berbicara mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Istilahnya mungkin terdengar berasal dari zaman yang jauh, tetapi substansinya mudah dipahami. Nasionalisme harus mempunyai akibat terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia Indonesia, sedangkan demokrasi harus memberi kesempatan kepada rakyat untuk mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik.
Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno berbicara mengenai politieke-economische democratie, demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi. Ia juga merujuk Jean Jaurès, tokoh sosialis Perancis, ketika menjelaskan keterbatasan demokrasi parlementer apabila persamaan politik berjalan bersama ketimpangan ekonomi.
Seorang buruh dan pemilik perusahaan dapat mempunyai hak politik yang sama ketika berada di bilik pemilu, tetapi setelah keluar dari bilik suara kemampuan ekonomi keduanya sangat berbeda. Yang satu mempunyai modal, teknologi, akses perbankan dan jaringan, sementara yang lain terutama mempunyai tenaga dan keterampilan. Demokrasi yang matang karena itu perlu memberi kesempatan agar sebanyak mungkin warga mempunyai posisi ekonomi yang semakin kuat.
Menariknya, beberapa dasawarsa kemudian terdapat titik temu dengan pemikiran ekonomi pembangunan modern. Amartya Sen dalam Development as Freedom melihat pembangunan sebagai perluasan kebebasan nyata yang dimiliki manusia, termasuk kemampuan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi dan menentukan kehidupan yang dianggap bernilai.
Sen tentu lahir dari zaman dan tradisi intelektual yang berbeda dengan Bung Karno. Namun keduanya mengingatkan kita pada persoalan yang berdekatan: pembangunan pada akhirnya harus memperbesar kemampuan manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penting karena keduanya menjadi sarana untuk memperluas kemampuan tersebut.
Perspektif ini juga membantu menjelaskan peranan negara dalam Marhaenisme. Negara diperlukan ketika monopoli menutup kesempatan, kekayaan terkonsentrasi secara berlebihan atau kekuatan pasar membuat sebagian masyarakat kehilangan posisi tawarnya. Tujuan akhirnya adalah membuat kemampuan ekonomi rakyat semakin besar sehingga mereka mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.
Petani membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau, sekaligus produktivitas, teknologi, pembiayaan, kepastian pasar dan posisi tawar ketika menjual hasil panen. Nelayan membutuhkan kapal dan alat tangkap, sekaligus bahan bakar, fasilitas penyimpanan dan akses terhadap pasar. UMKM membutuhkan kredit, sekaligus teknologi, produktivitas dan kesempatan masuk ke rantai pasok industri.
Bantuan sosial mempunyai tempat sebagai perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun tujuan pembangunan yang lebih jauh adalah menciptakan keadaan ketika semakin banyak rakyat mampu memperoleh kehidupan layak melalui pekerjaan dan kegiatan ekonominya sendiri. Negara yang kuat seharusnya menghasilkan rakyat yang semakin berdaya.
Menguji Hilirisasi dan Pertumbuhan
Perspektif Marhaenisme menarik digunakan untuk membaca hilirisasi yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang besar dan terlalu lama menjual sebagian kekayaan tersebut dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah yang jauh lebih tinggi tercipta di negara lain. Mengolah sumber daya alam di dalam negeri merupakan langkah penting menuju kedaulatan ekonomi, tetapi pertanyaannya perlu berlanjut setelah smelter dan pabrik berdiri: siapa yang akhirnya menikmati nilai tambah tersebut?
Keberhasilan hilirisasi perlu dilihat dari berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta, seberapa dalam perusahaan nasional dan UMKM masuk ke rantai pasok, sejauh mana teknologi dikuasai tenaga kerja dan perusahaan Indonesia, serta seberapa besar keuntungan ekonomi berputar kembali di dalam negeri.
Hilirisasi akan mempunyai arti yang jauh lebih besar apabila berkembang dari hilirisasi komoditas menjadi hilirisasi kemampuan bangsa. Indonesia perlu bergerak menuju kemampuan merancang, mengoperasikan dan mengembangkan teknologi, membangun industri turunannya, serta melahirkan semakin banyak perusahaan nasional yang mampu bersaing.
Cara berpikir yang sama berlaku ketika kita membicarakan pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tinggi karena setiap tahun jutaan anak muda memasuki pasar kerja, sementara negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Namun angka pertumbuhan belum menceritakan seluruh keadaan apabila kita tidak melihat bagaimana kesempatan dan kekuatan ekonomi didistribusikan.
Perekonomian dapat tumbuh ketika kekayaan pada saat bersamaan semakin terkonsentrasi. Investasi dapat meningkat sementara kesempatan bagi pemain kecil menyempit, dan produk domestik bruto dapat bertambah ketika sebagian pekerja merasa pendapatannya semakin tertinggal dibandingkan dengan biaya hidup.
Karena itu pertanyaan mengenai berapa persen ekonomi tumbuh perlu berjalan bersama pertanyaan mengenai siapa yang mempunyai tanah dan modal, siapa yang memperoleh kredit, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang mendapatkan akses terhadap sumber daya alam dan pasar, serta siapa yang memperoleh bagian terbesar ketika nilai tambah ekonomi tercipta. Pertanyaan semacam inilah yang membuat Marhaenisme masih relevan hampir satu abad setelah Bung Karno merumuskannya.
Membaca Bung Karno Hari Ini
Menyebut pemikiran Bung Karno masih relevan tentu tidak berarti jawaban ekonomi dari tahun 1930-an dapat dipindahkan begitu saja ke tahun 2026. Dunia telah berubah sangat jauh. Ekonomi digital berkembang, kecerdasan buatan mulai mengubah pasar kerja, modal bergerak melintasi negara dalam hitungan detik, perusahaan teknologi dapat menguasai pasar dengan aset fisik yang relatif kecil, sementara data telah berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru.
Perubahan tersebut justru membuat Bung Karno perlu dibaca sebagai seorang pemikir, bukan dihafalkan sebagai tokoh sejarah. Bung Karno membaca Marx, Jaurès dan berbagai pemikir dunia, tetapi ia tidak menyalinnya begitu saja. Ia membaca kenyataan masyarakat Indonesia, lalu mencari jalan yang dianggap sesuai dengan keadaan bangsanya.
Metode berpikir itulah yang penting diwarisi. Jika pada masa Bung Karno persoalannya adalah kolonialisme, perkebunan besar dan kemiskinan petani, generasi sekarang menghadapi konsentrasi modal, ekonomi platform, otomatisasi, ketimpangan akses teknologi, perubahan struktur pekerjaan dan kompetisi global. Bentuk persoalannya berubah, sementara pertanyaan dasarnya tetap relevan: bagaimana kemajuan ekonomi membuat manusia Indonesia semakin mempunyai kemampuan menentukan kehidupannya sendiri?
Dalam konteks itulah penyebutan Marhaenisme oleh Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 patut diapresiasi. Pemikiran Bung Karno merupakan bagian dari kekayaan intelektual bangsa, sehingga semakin luas ia dibaca, diperdebatkan dan digunakan sebagai inspirasi kebijakan, semakin baik. Namun ketika sebuah gagasan telah masuk ke dalam bahasa kekuasaan, ukuran berikutnya harus ditemukan dalam kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Pembuktiannya membutuhkan waktu. Dalam lima atau sepuluh tahun mendatang kita dapat melihat apakah pendapatan petani meningkat secara nyata, nelayan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, pekerja memperoleh penghasilan yang tumbuh bersama produktivitas, UMKM semakin banyak yang naik kelas, perusahaan nasional semakin menguasai teknologi, ketimpangan berkurang, serta anak yang lahir dari keluarga miskin mempunyai kesempatan yang semakin besar untuk memperbaiki kehidupannya.
Kita juga perlu melihat apakah hilirisasi benar-benar membentuk basis industri nasional yang semakin kokoh atau justru melahirkan bentuk konsentrasi ekonomi baru. Di sinilah sikap kritis diperlukan, sebab penghargaan terhadap sebuah gagasan justru menuntut keberanian untuk menguji pelaksanaannya.
Pada akhirnya petani, nelayan, buruh, pedagang dan pelaku usaha kecil tidak mengukur pembangunan dari seberapa sering kata Marhaenisme disebut dalam pidato. Mereka mengukurnya dari harga yang diterima ketika menjual hasil produksi, pekerjaan dan pendapatan yang layak, kesempatan memperoleh modal dan pendidikan, kemampuan mengembangkan usaha, serta harapan bahwa kehidupan anak-anak mereka kelak akan lebih baik.
Barangkali di situlah cara paling sederhana memahami mengapa pemikiran Bung Karno masih relevan. Ia mengajak kita menilai pembangunan dari kehidupan manusia yang bekerja, bertani, melaut, berdagang dan berproduksi, lalu menguji apakah kemajuan ekonomi membuat mereka semakin kuat dan semakin berdaulat atas kehidupannya sendiri. Jika pembangunan bergerak ke arah itu, Marhaenisme akan hidup jauh melampaui zaman Bung Karno karena cita-citanya hadir dalam kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, relevansi pemikiran Bung Karno tidak ditentukan oleh usia gagasannya, melainkan oleh kenyataan bahwa pertanyaan yang diajukannya hampir satu abad lalu masih menjadi pertanyaan Indonesia hari ini. Untuk siapa kemajuan dan pembangunan itu dijalankan?
Deni Wicaksono, Ketua Persatuan Alumni GMNI Jawa Timur
(prf/ega)
