HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perum Jasa Tirta I (PJT I) mulai memperkuat perannya di Wilayah Sungai (WS) Pompengan Larona dan WS Saddang.
Dua kawasan tersebut memiliki peran penting bagi kebutuhan air masyarakat sekaligus menopang sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Penugasan ini merupakan bagian dari perluasan wilayah kerja PJT I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026.
Kehadiran PJT I menjadi semakin strategis di tengah tantangan ketersediaan air dan potensi perubahan pola cuaca.
Kondisi El Nino, misalnya, dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air, terutama bagi sektor pertanian yang membutuhkan pasokan air secara berkelanjutan.
Sulsel sendiri merupakan salah satu daerah penyangga produksi beras nasional. Karena itu, pengaturan alokasi air di dua wilayah sungai tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan produksi pangan.
Sebagai langkah awal menjalankan penugasan, PJT I bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menggelar Sosialisasi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 untuk WS Pompengan Larona dan WS Saddang pada 23 Juni 2026.
Kegiatan itu menjadi sarana memperkenalkan mandat dan peran PJT I sekaligus membangun koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, pemerintah daerah, pengguna sumber daya air, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Divisi Jasa ASA WS Pompengan Larona dan Saddang Perum Jasa Tirta I, Indra, mengatakan kedua wilayah sungai tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pola pengelolaan yang tidak bisa diseragamkan.
“Dua wilayah sungai di Sulsel ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Pola hujannya juga berbeda, sehingga pendekatan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Indra.
Menurut dia, penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci agar pengelolaan air di kedua wilayah tersebut dapat berjalan efektif.
“Karena itu, kami akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan ketersediaan dan alokasi air, PJT I juga mengidentifikasi sejumlah tantangan lain dalam pengelolaan WS Pompengan Larona dan WS Saddang.
Di antaranya sedimentasi, kondisi ekosistem sungai, serta keberlanjutan kawasan tangkapan air di bagian hulu.
Berbagai persoalan tersebut akan ditangani dengan mengacu pada lima pilar pengelolaan sumber daya air, yakni konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pengembangan sistem informasi sumber daya air, serta pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Pada tahap awal, PJT I menyiapkan sejumlah kegiatan, mulai dari penyusunan kajian dan studi pengelolaan sumber daya air hingga rencana kegiatan pengendalian dan mitigasi banjir.
Upaya rehabilitasi dan konservasi lahan juga menjadi bagian dari agenda pengelolaan, terutama untuk menjaga fungsi kawasan hulu sebagai bagian penting dari sistem tata air.
PJT I juga akan mengaplikasikan Smart Water Management System (SWMS) di WS Pompengan Larona dan WS Saddang.
Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan berbasis data dan mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air.
Di sisi lain, PJT I akan memperkuat koordinasi dengan BBWS Pompengan Jeneberang, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, hingga para pengguna sumber daya air.
Koordinasi tersebut salah satunya diarahkan untuk mendorong pengguna sumber daya air, baik yang telah maupun belum memiliki izin, agar memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan air berlangsung tertib dan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, sektor usaha, pertanian, lingkungan, serta kepentingan lainnya.
Dengan pengalaman 36 tahun dalam pengelolaan sumber daya air, PJT I membawa kompetensi, pengalaman operasional, serta sistem pengelolaan yang telah dikembangkan perusahaan untuk diterapkan di dua wilayah sungai tersebut.
Perluasan wilayah kerja ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya air di Indonesia.
Di Sulsel, pengelolaan WS Pompengan Larona dan WS Saddang pada akhirnya bukan sekadar soal memastikan air tersedia.
Pengelolaan yang efektif juga menyangkut bagaimana air dapat dibagi secara adil, risiko banjir ditekan, ekosistem tetap terjaga, dan kebutuhan pertanian dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, PJT I, pemerintah daerah, pengguna air, dan masyarakat, pengelolaan kedua wilayah sungai tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan air, pangan, dan energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (ams)
