Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta kepada kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa magnitudo 7,7. Selain itu, diminta mengaktifkan pos komando agar penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi.
"Dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak, ini mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, dan penanganan pengungsi jika diperlukan," kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Baca Juga :
Air Laut Rendam Beberapa Desa di Selayar Usai Gempa NTTSementara itu, sejumlah Kementerian dan lembaga lain juga telah menggerakkan sumber daya menuju lokasi bencana.
Basarnas mengerahkan special group SAR dari beberapa wilayah, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk membantu evakuasi dan penyelamatan korban yang tertimpa reruntuhan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berkoordinasi dengan sumber daya di daerah untuk membersihkan material longsor yang terjadi di akses jalan maupun sungai akibat gempa.
Sedangkan dari Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan sudah mulai digerakkan dari gudang logistik Kupang, NTT. Bantuan ini didorong menuju wilayah terdampak, seperti Ngagekeo dan Sikka.
Evakuasi korban gempa NTT. Foto: dok. BNPB
Di sektor perhubungan, kementerian terkait menyampaikan lima bandara dari total 15 di NTT yang terdampak gempa. Namun dari jumlah tersebut, runway masih dapat digunakan. Kerusakan terjadi pada terminal bandara.
"Sedangkan pelabuhan, terdapat dua fasilitas yang mengalami rusak berat. Pelabuhan lain masih dapat digunakan, sedangkan pelabuhan penyeberangan ada dua fasilitas yang terdampak. Dalam membantu penanganan darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat untuk dapat digunakan di bawah koordinasi BNPB," kata Suharyanto.
Dari unsur TNI dan Polri, personel dan alutsista digerakan menuju wilayah-wilayah terdampak, termasuk pengerahan pesawat dan kapal laut militer.
