Pantau - Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026, menunjukkan keberanian negara mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.
Menurut Umbas, pidato tersebut tidak hanya memaparkan capaian pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan arah transformasi Indonesia yang mulai diwujudkan melalui berbagai kebijakan konkret.
"Pidato Presiden Prabowo tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat," ungkap Umbas.
Umbas mengatakan tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan transformatif benar-benar sampai kepada masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Prabowo Jalankan 121 Kebijakan TransformatifDalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan pemerintahannya telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan atau tepatnya 663 hari.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk sejumlah masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," kata Prabowo.
Bagi ABP, pernyataan tersebut menjadi pesan penting karena pemerintahan Prabowo kini memasuki fase ketika berbagai kebijakan besar yang telah dibuat harus semakin terasa dampaknya hingga tingkat akar rumput.
Umbas menekankan keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari besarnya manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Maka, kami akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah," ujar Umbas.
ABP Soroti Pembangunan SDM dan Kebutuhan DasarABP turut menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Umbas, pendekatan tersebut menunjukkan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
"Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja," ungkap Umbas.
Karena itu, Umbas menilai keberpihakan terhadap rakyat kecil harus terus menjadi benang merah kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
Restrukturisasi BUMN Dinilai PentingUmbas juga menilai keberanian pemerintah melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional.
Menurut dia, restrukturisasi BUMN harus diarahkan untuk menciptakan perusahaan milik negara yang lebih sehat, efisien, dan profesional serta mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada negara.
"BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat," kata Umbas.
Relawan Diminta Ikut Kawal PemerintahanSelain menjadi gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah, pidato kenegaraan Presiden Prabowo dinilai ABP harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen yang mendukung pemerintahan.
Umbas mengatakan relawan tidak boleh hanya hadir memberikan dukungan politik atau sekadar memberikan apresiasi terhadap keberhasilan dan capaian pemerintah.
Menurut Umbas, setelah kontestasi politik selesai, relawan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pemerintahan dan memastikan agenda pemerintah tetap berjalan pada jalur yang mengutamakan kepentingan rakyat.
"Relawan jangan hanya hadir ketika pemilu dan jangan hanya bertepuk tangan ketika pemerintah berhasil. Tugas moral kita adalah ikut mengawal, memastikan program berjalan, sekaligus menjaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan," ungkap Umbas.
Secara keseluruhan, ABP memandang 121 kebijakan transformatif yang telah dijalankan pemerintahan Prabowo sebagai wujud keberanian negara dalam mengambil keputusan dan menangani berbagai persoalan, dengan keberhasilannya tetap harus dibuktikan melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
