Pantau - Pemerintah menempatkan ketahanan pangan dan kemandirian energi sebagai dua prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam pidato kenegaraan terkait pengantar dan keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan target pendapatan negara Rp3.426,0 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada pada kisaran 5,8–6,5 persen.
"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," tegas Prabowo.
Anggaran tersebut diarahkan untuk menjalankan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Ketahanan Pangan Diperkuat dengan Anggaran Rp195,3 TriliunPemerintah mengalokasikan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan dalam RAPBN 2027 atau naik 2,3 persen dibandingkan perkiraan realisasi APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Pemerintah antara lain merencanakan pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, pencetakan sawah baru 100.000 hektare, serta optimalisasi lahan pertanian seluas 200.000 hektare.
Produktivitas pertanian juga akan didorong melalui bantuan 23.528 unit alat dan mesin pertanian prapanen untuk subsektor tanaman pangan.
Pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi lahan garam seluas 616 hektare, pengembangan jaringan irigasi 55.765 hektare, serta kelanjutan pembangunan 14 bendungan yang masih dalam tahap pengerjaan.
Fasilitas bagi masyarakat pesisir menjadi sasaran melalui peningkatan fasilitas pada 400 kampung nelayan.
Anggaran ketahanan pangan juga digunakan untuk memberikan bantuan pangan dalam rangka mengendalikan kerawanan pangan kepada 5.000 orang serta melaksanakan gerakan pangan murah bagi 38 kelompok masyarakat.
Dalam setahun terakhir, Indonesia disebut telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Indonesia masih belum mencapai swasembada untuk sejumlah komoditas lainnya, antara lain bawang putih, daging sapi, dan daging kerbau.
Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 dan keberhasilan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia.
"Capaian ini memperkuat posisi tawar RI dalam negosiasi dagang dengan negara besar, terutama di tengah ketegangan global akibat kebijakan tarif AS," kata Andrea.
Menurut Andrea, narasi kemandirian pangan dan energi dapat menjadi instrumen diplomasi kedaulatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pasar negara lain, tetapi juga mampu menjaga stabilitas domestik dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan regional.
Andrea mengingatkan pemerintah masih harus membuktikan bahwa capaian tersebut dapat menjaga stabilitas domestik dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan regional secara berkelanjutan.
Kemandirian ekonomi juga dinilai dapat memperkuat legitimasi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mandiri di kawasan Indo-Pasifik, termasuk melalui ASEAN, BRICS, dan IORA.
Pemerintah Pacu PLTS dan Terapkan Biodiesel B50Selain pangan, pemerintah menjadikan kemandirian energi sebagai prioritas utama dengan mempercepat elektrifikasi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta impor bahan bakar minyak.
Prabowo menyoroti kondisi Indonesia yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan impor BBM meskipun memiliki potensi sumber energi terbarukan yang besar.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW) sekaligus mempercepat penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel.
Berdasarkan perhitungan dalam artikel, pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW berpotensi menghasilkan penghematan sedikitnya Rp73,9 triliun per tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik.
Pada 2026, pembangunan PLTS ditargetkan mencapai kapasitas 30 GW bersamaan dengan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 13 GW.
Prabowo juga menyampaikan gagasan agar setiap desa di Indonesia idealnya memiliki PLTS berkapasitas 1 megawatt.
Pemerintah pada saat yang sama mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional melalui insentif kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, dan penguatan rantai pasok baterai.
Elektrifikasi transportasi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil sekaligus menekan penggunaan devisa untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Rp272,95 triliun untuk subsidi energi, termasuk untuk menekan harga jual BBM dan listrik kepada masyarakat.
Prabowo menyatakan Indonesia telah mulai mewujudkan swasembada energi, salah satunya melalui penerapan mandatori Biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026.
Biodiesel B50 merupakan bahan bakar dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.
Penerapan B50 disebut telah membuat Indonesia mampu menghentikan impor solar sepenuhnya sekaligus menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.
IESR Ingatkan Transisi Energi Harus Adil dan TerencanaInstitute for Essential Services Reform (IESR) memberikan respons positif terhadap rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM melalui percepatan elektrifikasi transportasi.
"IESR menyambut baik komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap melalui percepatan elektrifikasi transportasi dan pemberian insentif bagi motor listrik produksi dalam negeri," ujar CEO IESR Fabby Tumiwa.
Menurut Fabby, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi impor energi, memperbaiki kualitas udara di kawasan perkotaan, serta mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.
Fabby mengingatkan transformasi menuju penggunaan energi listrik dan pengurangan BBM bersubsidi harus dilakukan secara adil dan terencana.
Perlindungan kelompok rentan, peningkatan kualitas transportasi publik, pemerataan pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta peningkatan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikan nasional menjadi sejumlah aspek yang dinilai perlu diperhatikan.
Pangan dan Energi Jadi Penyangga EkonomiKetahanan pangan dan kemandirian energi diposisikan sebagai dua bagian yang saling mendukung dalam strategi pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
Semakin besar kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dan energi dari dalam negeri, semakin kecil potensi gejolak harga komoditas global untuk langsung menekan daya beli masyarakat.
Pemerintah menargetkan inflasi pada 2027 berada dalam kisaran 1,5–3,5 persen dengan ketahanan pangan dan energi diharapkan menjadi penyangga ketika terjadi lonjakan atau ketidakstabilan harga di pasar global.
Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk pengawasan terhadap potensi penyelewengan anggaran agar setiap rupiah dalam APBN digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 menempatkan ratusan triliun rupiah pada sektor pangan dan energi bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, melindungi daya beli, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
