Pimpinan KPK Akan Kawal Pembangunan di DKI: Agar Tak Disalahgunakan Pelaksana

detik.com
3 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan KPK akan mengawasi pelaksana lapangan dalam proyek Pemprov DKI Jakarta. Johanis menjelaskan kepada Pramono terkait adanya pelaksana yang tak baik atau menyalahgunakan wewenangnya dalam pekerjaan.

Hal itu diutarakan Johanis dalam acara Pemprov DKI bersama KPK yang menggelar fun walk dalam rangka 'Kampanye Antikorupsi' di Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026). Awalnya ia menyampaikan KPK hadir untuk mendukung program kerja Pemrov DKI.

"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab," ujar Johanis dalam sambutannya, Minggu (16/8).

Dia mengatakan KPK akan terus mengawal agar pembangunan tidak disalahgunakan pelaksana di lapangan. Johanis menyinggung Pramono yang mungkin tidak mengetahui adanya pelaksana lapangan yang tidak baik atau menyalahgunakan wewenangnya dalam pekerjaan.

"Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu Pak Gub mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik," jelasnya.

Baca juga: Pramono Ajak KPK Awasi Proyek di Jakarta: Ini Menyangkut Integritas

Johanis meminta dukungan dari masyarakat agar setiap kegiatan pembangunan Pemprov DKI untuk terus berkoordinasi dengan KPK. Hal ini guna menindak tegas dengan cepat apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan kewenangan.

"Oleh karena itu, kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya," ucapnya.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI," tutupnya.

Baca juga: KPK Telusuri Siapa Pemilik 1,3 Kg Emas Terkait Kasus Suap Pajak




(dvp/dwr)

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Diguncang Gempa, 5 Bandara dan 2 Pelabuhan di NTT Rusak
• 20 jam laluliputan6.com
thumb
Penyebab Kuasa Hukum Richard Lee Tuding Doktif Berikan Kesaksian Palsu
• 20 jam lalucumicumi.com
thumb
HUT ke-81 RI, Lanal Banten bentangkan Merah Putih raksasa di laut
• 12 jam laluantaranews.com
thumb
Visual Showcase Naura Ayu Makin Hidup, Projection Mapping Epson Bikin Panggung Terasa Lebih Imersif
• 17 jam laluviva.co.id
thumb
Update Gempa NTT: Lebih dari 5.000 Warga Mengungsi, 47 Orang Meninggal
• 4 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.