Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di wilayah Flores melalui Surat Keputusan Nomor 305/KEP/HK/2026. Keputusan ini berlaku selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan status ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang provinsi tersebut pada 15 Agustus 2026.
“Penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antarpihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia,” kata Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam pernyataannya di Kupang, Minggu (16/8/2026).
Tujuan utama pemilihan status tanggap darurat ini adalah untuk mempercepat penanganan bencana dan memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak dalam penanggulangan dampak gempa. Melalui status ini, seluruh sumber daya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur dunia usaha dan relawan dapat dikerahkan secara terpadu.
“Keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini,” ujarnya.
Penetapan status ini juga membuka akses bagi pengaktifan prosedur dan dukungan dari pemerintah pusat, sekaligus membentuk mekanisme yang terkoordinasi dan terukur dalam penyaluran bantuan, pelaksanaan evakuasi, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Dampak Gempa Magnitudo 7,7 di Provinsi NTTGempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 berdampak signifikan terhadap sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang dihimpun menunjukkan adanya korban jiwa sebanyak 47 orang. Sebaran korban meninggal ini tersebar di beberapa kabupaten dengan rincian Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang.
Selain korban meninggal, gempa juga menyebabkan rusaknya ratusan rumah dan fasilitas umum vital. Total rumah yang mengalami kerusakan berat mencapai 157 unit, sementara rumah yang rusak sedang berjumlah 41 unit dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan tidak hanya mengganggu hunian warga tetapi juga fasilitas pelayanan publik. Sebagai contoh, fasilitas pendidikan yang terdampak berjumlah 87 unit, fasilitas kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor pemerintahan 6 unit, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
Gempa utama tersebut juga didahului dan diikuti oleh banyak gempa susulan yang tercatat mencapai 686 kejadian hingga 16 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB. Besarnya gempa susulan tersebut bervariasi dengan magnitudo terbesar yang tercapai adalah 6,2 dan terkecil 1,9. Dari jumlah itu, sebanyak 16 kali gempa susulan berukuran di atas magnitudo 5 dan 38 kejadian gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat.
Respon dan Penanganan Darurat BencanaDalam merespons dampak gempa, berbagai langkah penanganan darurat telah dilaksanakan secara intensif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan pangan dan non-pangan ke daerah terdampak melalui gudang logistik di Kabupaten Flores Timur. Total bantuan yang didistribusikan mencapai 50 ribu paket dengan berat total sekitar 275 ton. Selain pengiriman dari gudang logistik di NTT, bantuan juga datang dari Jakarta melalui basis operasi TNI AU Halim Perdanakusuma.
Penanganan evakuasi korban dan pelayanan medis menjadi prioritas utama. Sebuah rumah sakit lapangan didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai langkah untuk mendukung layanan medis darurat bagi korban. Selain itu, petugas gabungan dari BNPB, TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melaksanakan pendataan, verifikasi, dan penyisiran lokasi untuk memastikan keselamatan warga serta mendata kebutuhan di lapangan.
Pemulihan akses transportasi juga menjadi fokus utama. Jalur lintas darat Larantuka-Maumere telah berhasil dibuka untuk memudahkan distribusi bantuan dan mobilitas evakuasi. Namun, beberapa akses seperti penghubung jalan darat antara Ende dan Nagekeo masih terputus akibat kerusakan infrastruktur. Upaya mencari jalur alternatif tengah dilakukan agar mobilitas bantuan dan evakuasi dapat berjalan lancar.
