JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Ia menilai sejumlah agenda pendidikan yang disampaikan Presiden perlu segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan merata.
BACA JUGA:Promo JSM Alfamart Terbaru Hari Ini 16 Agustus 2026 Spesial Kemerdekaan, Soklin Lantai 8 Ribuan
Hetifah menyoroti komitmen pemerintah mempercepat rehabilitasi sekolah. Presiden menyebut sepanjang 2026 telah dilakukan perbaikan terhadap lebih dari 71.744 sekolah.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi 100.000 sekolah pada 2027 dan jumlah yang sama pada 2028, dengan sasaran seluruh sekolah dan pesantren dapat direnovasi hingga 2029.
Menurut Hetifah, percepatan tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan sarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, rehabilitasi tidak boleh hanya berorientasi pada bangunan fisik.
BACA JUGA:Skema Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Plafon Rp500 Juta, Segini Besaran Cicilannya
“Sekolah harus menjadi ruang belajar yang layak, aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak,” ujar Hetifah, dijakarta, Jumat 14 agustus 2026.
Ia meminta pemerintah memastikan rehabilitasi mencakup sanitasi, air bersih, keamanan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta fasilitas pendukung pembelajaran.
Hetifah juga menyambut penguatan pembelajaran bahasa asing. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai peningkatan kompetensi guru, kurikulum yang relevan, bahan ajar berkualitas, dan pemerataan akses agar tidak memperlebar kesenjangan antar sekolah.
BACA JUGA:Pemprov DKI Belum Gelar Operasi Hujan Buatan untuk Tangani Polusi Dampak Kemarau, Apa Alasannya?
Selain itu, pengembangan Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah afirmatif bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Presiden menyampaikan saat ini terdapat 93 Sekolah Rakyat permanen dan 182 rintisan, dengan target setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena kemiskinan,” tegasnya.
Hetifah turut mendukung rencana perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kebijakan tersebut, katanya, harus menjamin akses, kualitas, pembiayaan, dan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan.
- 1
- 2
- »
