Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun pada 2027 atau tumbuh 10,5 persen.
IDXChannel - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 terlalu optimistis di tengah potensi perlambatan ekonomi dan tekanan terhadap penerimaan negara.
Di mana pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun pada 2027 atau tumbuh 10,5 persen. Target tersebut sulit dicapai mengingat penerimaan pajak tahun berjalan berpotensi mengalami shortfall.
"Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen, yang saya rasa sangat ambisius mengingat tahun ini terjadi shortfall sehingga target tahun depan kemungkinan besar tidak akan tercapai kembali," ujar Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
Huda mengatakan, tekanan terhadap penerimaan perpajakan juga berpotensi datang dari pembayaran restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada akhir 2026 hingga awal 2027. Kondisi tersebut dapat mengurangi penerimaan bersih yang masuk ke kas negara.
Celios memperkirakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekspor komoditas sumber daya alam dan perubahan regulasi terkait tata kelola sumber daya alam.
"Pembayaran restitusi di akhir 2026 dan awal 2027 bisa menggerus penerimaan perpajakan sehingga kami memproyeksikan angkanya hanya di Rp2.736 triliun, sementara PNBP juga tertekan di angka Rp447 triliun akibat melambatnya ekspor," kata Huda.
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen dan inflasi 5,74 persen, Celios memperkirakan penerimaan perpajakan hanya setara 9,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Huda, persoalan RAPBN 2027 tidak hanya berada di sisi pendapatan, tetapi juga pada distribusi belanja negara.
Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097 triliun. Celios menilai alokasi tersebut masih menunjukkan ketimpangan antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
"Target belanja Rp4.097 triliun sangat timpang antara pusat dan daerah di mana daerah kembali tidak mendapat hak semestinya, sehingga kami memproyeksikan belanja riil hanya Rp3.766 triliun dengan defisit APBN diperkirakan sebesar Rp582 triliun," ujar Huda.
Celios menambahkan, penyesuaian belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah program prioritas lainnya dapat membuat belanja riil lebih rendah dari target.
Karena itu, Celios mendorong pemerintah meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga sekitar Rp957 triliun untuk menjaga kapasitas fiskal pemerintah daerah dan mendukung pembangunan di daerah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tetap merancang kebijakan fiskal yang ekspansif dalam RAPBN 2027 untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.362,2 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook 2026.
"Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan," kata Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
(DESI ANGRIANI)
