Terkini, Makassar — Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, dipercaya memimpin Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia terpilih secara aklamasi melalui forum musyawarah yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis 23 Juli 2026 lalu.
Kepercayaan tersebut menempatkan Umy, yang juga memimpin DPRD Bulukumba, sebagai salah satu figur yang membawa suara DPRD kabupaten se-Sulsel, terutama terkait kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.
Meski pelantikan pengurus dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026, Umy bersama jajaran pengurus ADKASI Sulsel telah mulai menjalankan sejumlah agenda organisasi.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Umy menilai persoalan fiskal menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Pengurangan TKD yang rata-rata mencapai 24,7 persen dinilai berpengaruh terhadap kemampuan daerah membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Termasuk di dalamnya pembiayaan belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Termasuk bagaimana kita menyampaikan aspirasi terkait kondisi fiskal daerah, karena rata-rata daerah mengalami pengurangan TKD sekitar 24,7 persen,” kata Umy.
Umy Kawal Aspirasi DaerahSebagai Ketua Komwil ADKASI Sulsel, Umy menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, setiap kabupaten memiliki karakteristik, kebutuhan, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Karena itu, kebijakan transfer anggaran perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah agar pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Aspirasi mengenai kondisi fiskal tersebut kemudian mendapat respons dari pemerintah pusat. Pada 5 Agustus 2026, pemerintah memberikan tambahan anggaran TKD sebesar Rp18,9 triliun kepada sejumlah daerah, termasuk daerah di Sulawesi Selatan.
Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk membantu daerah yang menghadapi kesulitan memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Umy menilai kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi pemerintah daerah yang tengah menghadapi tekanan fiskal.
Namun, ia menegaskan perjuangan ADKASI tidak berhenti pada tambahan anggaran tersebut. Organisasi itu akan terus menyampaikan aspirasi kabupaten agar kebijakan pemerintah pusat dapat lebih responsif terhadap kondisi masing-masing daerah.
“Ini menjadi perhatian kita bersama karena daerah harus tetap mampu menjalankan pelayanan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya.
Umy Asyiatun, Ketua DPRD Bulukumba yang Bawa Suara Kabupaten se-SulselTerpilihnya Umy Asyiatun Khadijah, Ketua DPRD Bulukumba, menjadi momentum bagi DPRD kabupaten se-Sulsel untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Dalam posisi tersebut, Umy diharapkan mampu membawa berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten di Sulsel ke tingkat nasional, terutama menyangkut kebijakan fiskal, TKD, belanja pegawai, serta keberlanjutan pelayanan publik.
Kepemimpinan di ADKASI Sulsel juga menjadi ruang bagi Umy untuk memperkuat suara pemerintah kabupaten dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Dengan dukungan anggota DPRD kabupaten se-Sulsel, Umy diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih kuat antardaerah sekaligus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan pembangunan dan masyarakat di tingkat kabupaten.
