Sultan B Najamudin Ketua DPD RI meminta pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal berupa tambahan anggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kata Sultan, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat penanganan korban, memenuhi kebutuhan pengungsi, sekaligus memulihkan fasilitas publik yang rusak. Menurutnya, pemda menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Yang patut diperhatikan adalah bahwa bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026) dikutip Antara.
Ia juga menyampaikan keprihatinan dan dukacita kepada masyarakat terdampak, sekaligus mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam proses evakuasi, pendataan korban, hingga inventarisasi kerusakan.
DPD RI, tambah Sultan, ikut berkoordinasi dalam penanganan bencana. Empat anggota dari daerah pemilihan NTT juga sudah turun meninjau sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores.
“Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 9.290 warga masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian pascagempa magnitudo 7,7 di NTT.
Berton SP Panjaitan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, berdasarkan pemutakhiran data hingga Minggu pukul 00.00 WIB, pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Sikka sebanyak 3.356 jiwa dan Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 jiwa.
Di Kabupaten Sikka, sebanyak 1.356 warga mengungsi di GOR Samador, sedangkan sekitar 2.000 orang lainnya mengungsi secara mandiri di 10 lokasi. (ant/bil/iss)
