Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Komisi VII DPR RI bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, meningkatkan kualitas produk melalui pemenuhan standar nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menghadirkan BSN untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai persyaratan standardisasi produk di Trenggalek, Minggu.
Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII Novita Hardini mengatakan pemenuhan standar menjadi salah satu aspek penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produk hingga tingkat nasional.
"Hari ini kami dari Komisi VII mendatangkan mitra kami, BSN, untuk memberikan materi dan pendampingan kepada teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek agar memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Novita saat membuka kegiatan di Hotel Trenggalek.
Baca juga: Anggota DPR: SNI tak hanya sertifikasi tapi bentuk kedaulatan negara
Menurut dia, pelaku UMKM selama ini telah didorong memenuhi berbagai persyaratan, seperti perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, serta sertifikasi lainnya. Namun, penguatan standardisasi diperlukan agar produk yang dihasilkan memiliki jaminan kualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.
Novita mengatakan edukasi standardisasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan bahan yang aman serta persyaratan produksi yang sesuai ketentuan. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan terus memberikan pendampingan agar pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan sertifikasi secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Saniran mengatakan proses pemenuhan standar juga terus diarahkan agar dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM.
Menurut dia, sejumlah proses pendaftaran standardisasi dapat dilakukan secara daring melalui telepon seluler. Namun, sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan edukasi mengenai tata cara dan tahapan pendaftarannya.
Baca juga: Komisi VII sepakati penambahan anggaran BSN perkuat sertifikasi UMKM
"Ini juga bagian dari edukasi agar pelaku UMKM mampu mandiri. Tidak harus selalu kami pandu dan dampingi setiap saat," ujarnya.
Novita menambahkan pihaknya juga akan mendorong penyelesaian kendala layanan digital pemerintah, termasuk sistem Online Single Submission (OSS), agar proses pengurusan perizinan dan sertifikasi bagi pelaku UMKM di daerah dapat berjalan lebih lancar.
Pemenuhan standardisasi tersebut diharapkan memperkuat daya saing produk UMKM Trenggalek sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menghadirkan BSN untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai persyaratan standardisasi produk di Trenggalek, Minggu.
Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII Novita Hardini mengatakan pemenuhan standar menjadi salah satu aspek penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pemasaran produk hingga tingkat nasional.
"Hari ini kami dari Komisi VII mendatangkan mitra kami, BSN, untuk memberikan materi dan pendampingan kepada teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek agar memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Novita saat membuka kegiatan di Hotel Trenggalek.
Baca juga: Anggota DPR: SNI tak hanya sertifikasi tapi bentuk kedaulatan negara
Menurut dia, pelaku UMKM selama ini telah didorong memenuhi berbagai persyaratan, seperti perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, serta sertifikasi lainnya. Namun, penguatan standardisasi diperlukan agar produk yang dihasilkan memiliki jaminan kualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.
Novita mengatakan edukasi standardisasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan bahan yang aman serta persyaratan produksi yang sesuai ketentuan. Pemerintah dan pemangku kepentingan akan terus memberikan pendampingan agar pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan sertifikasi secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Saniran mengatakan proses pemenuhan standar juga terus diarahkan agar dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM.
Menurut dia, sejumlah proses pendaftaran standardisasi dapat dilakukan secara daring melalui telepon seluler. Namun, sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan edukasi mengenai tata cara dan tahapan pendaftarannya.
Baca juga: Komisi VII sepakati penambahan anggaran BSN perkuat sertifikasi UMKM
"Ini juga bagian dari edukasi agar pelaku UMKM mampu mandiri. Tidak harus selalu kami pandu dan dampingi setiap saat," ujarnya.
Novita menambahkan pihaknya juga akan mendorong penyelesaian kendala layanan digital pemerintah, termasuk sistem Online Single Submission (OSS), agar proses pengurusan perizinan dan sertifikasi bagi pelaku UMKM di daerah dapat berjalan lebih lancar.
Pemenuhan standardisasi tersebut diharapkan memperkuat daya saing produk UMKM Trenggalek sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
